Tok, DPR Resmi Sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).
Pengisian Wakil Gubernur DIY masih belum dilakukan, karena masih dalam pertimbangan oleh panitia khusus (Pansus)
Harianjogja.com, JOGJA- Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menyatakan ada berbagai pertimbangan yang membuat pelantikan Wakil Gubernur DIY bisa dilakukan di Jogja.
Selain Gedung Agung juga merupakan Istana Negara, pelantikan di DIY akan membuat rasa memiliki warga DIY terhadap wagub akan semakin kuat.
"Yang jelas dari segi anggaran jelas lebih murah dan efisien," kata dia, Senin (15/2/2016).
Bila pelantikan dilakukan di Gedung Agung, maka hanya diperlukan anggaran sebesar Rp980 juta. Sedangkan bila pelantikan dilakukan di Jakarta maka biayanya membengkak menjadi sebesar Rp2 miliar.
Pembengkakan itu disebabkan oleh tambahan biaya akomodasi untuk seluruh anggota Dewan DPRD DIY serta keluarga Paku Alam X yang akan dilantik sebesar Rp1,1miliar.
Sekretaris DPRD DIY Drajad Ruswandono mengatakan alokasi anggaran terbesar terserap untuk konsultasi anggota Pansus di Jakarta serta konsumsi selama pembahasan di Pansus sampai dengan rapat paripurna Penetapan. Apalagi jumlah anggota Pansus yang terlibat dalam Pansus pengisian jabatan Wagub DIY lebih besar dari pansus biasa.
"Jumlahnya bisa mencapai separuh dari total anggota, berarti sekitar 29 orang termasuk para pimpinan dewan," kata dia.
Sementara tambahan biaya Rp1,1 miliar bila pelantikan dilakukan di Jakarta sebagian besar dialokasikan untuk biaya perjalanan 55 anggota DPRD DIY serta akomodasi menginap di hotel selama dua hari.
"Kalau digelar di DIY maka tidak perlu ada anggaran untuk tiket pesawat dan akomodasi hotel," tambah Drajad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.
BK DPRD Bantul menyatakan belum ada laporan pelanggaran berat anggota dewan sepanjang 2024-2026. Pelanggaran masih sebatas administrasi.
MK menilai gugatan syarat administrasi Gibran tidak relevan dan telah melampaui tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Pew Research Center mencatat 10 negara dengan proporsi warga yang tidak berdoa setiap hari. Swedia tertinggi, disusul Hungaria dan Jerman.