DPRD Gunungkidul Minta Proyek Infrastruktur 2026 Berkualitas dan Tepat Waktu
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta proyek infrastruktur 2026 selesai tepat waktu dan berkualitas agar tak mengganggu penyerapan anggaran.
Bantuan warga miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bisa dicabut jika ada anggota keluarga yang merokok
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul menginginkan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat ke masyarakat. Oleh karenanya, dinas akan melakukan pengawasan secara ketat.
Terobosan baru pun siap digulirkan, yakni bagi penerima bantuan yang memiliki anggota keluarga yang merokok akan diusulkan dicabut bantuannya. Langkah itu diambil agar dana yang diberikan setiap tiga bulan sekali ini tidak disalahgunakan untuk keperluan yang tidak penting.
Kepala Dinsosnakertrans Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha mengatakan, gagasan untuk mencoret penerima PKH karena ada keluarga yang merokok masih dimatangkan. Nantinya jika sudah jelas secara konsep maka akan diusulkan ke Kementerian Sosial agar bisa diberlakukan.
Menurut Dwi Warna terobosan ini sangat baik, karena tidak hanya menyangkut ketepatan bantuan, tapi juga untuk menjaga kesehatan masyakarat.
Dia mengatakan, penerimaan bantuan menjadi tidak elok apabila digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang merugikan, padahal secara prinsip bantuan diberikan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
“Bayangkan berapa ratus ribu rupiah yang dikeluarkan untuk membeli rokok setiap bulannya. Ini baru satu orang, jika dalam satu keluarga ada dua atau tiga orang yang merokok, maka bisaya yang dikeluarkan akan lebih besar, padahal pengeluaran yang digunakan untuk merokok bisa dialokasikan ke kebutuhan yang lebih bermanfaat,” katanya kepada wartawan, Jumat (15/4/2016).
Dia pun menyakini adanya kemungkinan bantuan dana PKH diselewengkan untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan digunakan untuk membeli rokok.
Oleh karenanya akan terus melakukan pengawasan dengan seksama sehingga bantuan bisa tepat sasaran dan tidak digunakan untuk yang aneh-aneh.
“Kita punya tim pendamping keluarga PKH sehingga perkembangan dari penerima bantuan dapat terpantau dengan pasti,” ujarnya.
Jumlah penerima PKH di Gunungkidul ada 6.422 keluarga dengan alokasi anggaran Rp10,8 miliar. kemungkinan besar jumlah penerima bantuan akan bertambah, dengan ditingkatkannya presentase dari 7% menjadi 11% dari masyarakat dengan status ekonomi terendah.
“Saat ini masih dalam pendataan dan proses verifikasi,” kata pria berkacamata ini.
Data dari Kementerian Sosial untuk saat ini jumlah PKH diberikan 3,5 juta penerima bantuan. Dengan adanya peningkatan prosesntase itu diperkirakan jumlah penerima akan mengalami peningkatan sekitar 2,5 juta.
“Bagi masyarakat yang mengetahui warga layak menerima bantuan tapi belum terdata, tolong dikomunikasikan dengan dinas agar bisa dimasukan sebagai penerima,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan ke Gunungkidul, Kamis (14/4/2016).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta proyek infrastruktur 2026 selesai tepat waktu dan berkualitas agar tak mengganggu penyerapan anggaran.
Pemkab Gunungkidul yakin Perda RTRW segera terbit sebelum 7 Oktober untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
realme 16 Pro Harry Potter Edition resmi meluncur di Indonesia dengan harga Rp10.999.000 dan hanya tersedia 600 unit.
KPK mengungkap OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi proyek Dinas PUTR, termasuk pembangunan jalan.
Satgas TNI terlibat kontak senjata dengan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Derakma saat operasi pencarian di hutan Nduga, Papua.
Pemkab Kulonprogo melakukan monev terhadap 10 SPPG dan membekukan empat unit untuk mencegah kejadian fatal MBG kembali terulang.