VAKSIN PALSU : Perlukah Jogja Bentuk Satgas?

Vaksin palsu di Jogja belum ditindaklanjuti dengan pembentukan satgas

Harianjogja.com, JOGJA — Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY belum membentuk satuan tugas (Satgas) vaksin palsu. Alasannya, sejauh ini Dinkes masih mengacu imbauan dari Menteri Kesehatan terkait kegiatan vaksinasi.

“Kami mengacu kepada imbauan dari Menteri Kesehatan agar masyarakat tetap melakukan vaksinasi,” ujar Kepala Dinkes DIY Pembajun Setyaningastutie usai bertemu dengan Komisi IX DPR RI di Kepatihan Jogja, Selasa (2/8/2016) siang.

Menurut dia, saat ini koordinasi antara Dinkes dengan BPOM DIY telah terjalin dengan maksimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelusuran di sejumlah sarana kesehatan di DIY dan tidak menemukan adanya indikasi vaksin palsu.

Meski demikian, ia memastikan dinas tetap menyediakan unit pengaduan untuk menampung keluhan dari warga terkait dengan vaksin palsu. Nantinya, aduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melibatkan sejumlah pihak untuk penanganannya.

Untuk audit terhadap fasilitas kesehatan tingkat I, Dinkes akan memberikan izin kepada BPOM melakukan pengecekan.

“Ini dilakukan karena untuk pengawasan dan audit untuk fasilitas kesehatan tingkat I tidak dimiliki oleh BPOM. Oleh karena itu kami ikut membantu,” sambung dia.

Sementara Kepala BPOM DIY I Gusti Ayu Adi Arya Patni menyatakan, penelusuran terhadap vaksin palsu telah dilakukan di beberapa sarana kesehatan milik swasta dan pemerintah di wilayahnya, beberapa waktu lalu.

Selain itu pengawasan terhadap premarket dan postmarket untuk vaksin juga terus ditingkatkan. BPOM DIY juga menggandeng Polda setempat untuk penindakan terhadap pelaku penyebaran vaksin palsu.

"Alhasil, sejauh ini tidak ada masalah. Untuk penindakan sarana ilegal akan langsung kami limpahkan ke kepolisian," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.