Jamasan Pusaka di Gunungkidul, Ini Makna Filosofis di Balik Ritual
Pemkab Gunungkidul menggelar jamasan pusaka di Bulan Suro. Simak makna filosofi Tosan Aji dan rangkaian acara di 10 lokasi.
Warga menunjukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran kartu tersebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pos Besar, Jakarta, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu tersebut ditujukan sebagai jaring pengaman sosial peralihan subsidi bahan bakar minyak. (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Bantuan warga miskin di Gunungkidul melalui program Kartu Indonesia Sehat telah melebihi kuota
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wonosari Gunungkidul Syarifatun Kurnia Ekawati mengatakan kemungkinan adanya dobel kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat mungkin terjadi.
Dia mencontohkan, dalam proses verifikasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, BPJS telah menghapus 53 data kepesertaan. “Kami terpaksa menghapus data itu karena pemegang ada yang telah meninggal dunia atau memiliki dobel jaminan,” kata Syarifatun, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, KIS melalui Peserta Bantuan Iuran (PBI), khususnya dari APBD Kabupaten akan terus dilakukan proses verifikasi dan validasi. Upaya itu dibutuhkan agar mendapatkan data yang benar-benar akurat sehingga program bisa lebih tepat sasaran.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Gunungkidul Winarton menyebutkan dari kuota 10.742 kartu sudah tercetak sebanyak 5.002 KIS. Dinsosnakertrans juga telah menyerahkan berkas tahap kedua sebanyak 5.000 pemohon untuk dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan, apakah pengajuan tersebut berhak mendapatkan kartu jaminan atau tidak.
“Proses ini dibutuhkan agar tidak ada klaim dobel jaminan. Selain itu, dalam pengajuan harus ada verifikasi dari desa hingga tingkat kabupaten,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Gunungkidul Suharno berjanji akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan penambahan kuota KIS yang dibiayai kabupaten. Ia mengakui, kondisi sekarang sedang sulit karena adanya pemotongan anggaran dari pusat, namun kondisi itu bukan menjadi alasan untuk tidak menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
“Coba nanti kita bahas di APBD Perubahan, mudah-mudahan masih ada anggaran untuk penambahan kuota tersebut,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menggelar jamasan pusaka di Bulan Suro. Simak makna filosofi Tosan Aji dan rangkaian acara di 10 lokasi.
Rupiah menguat ke Rp18.068 per dolar AS dipicu inflasi AS yang melambat dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang menurun.
Kejagung menerbitkan tiga sprindik baru usai mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Jampidsus FA dari Polri.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bantul menyebut, data penduduk usia sekolah tidak bisa dijadikan acuan untuk menjawab fenomena kekurangan mur
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) terus diarahkan menjangkau desa-desa terpencil.
Permendag 19/2026 mewajibkan marketplace memprioritaskan produk lokal tanpa mengatur algoritma platform digital.