BENCANA BANTUL : 5 KK Direlokasi, Dana Darurat Belum Jelas

Bencana Bantul membuat 5 keluarga harus direlokasi

Harianjogja.com, BANTUL-Lima Kepala Keluarga (KK) yang berada di wilayah Kecamatan Dlingo resmi direlokasi lantaran tempat tinggalnya dinilai rawan terdampak bencana tanah longsor.

Kelima KK itu, tiga di antaranya berasal dari Dusun Nglingseng Desa Muntuk dan 2 lainnya berasal dari Dusun Mangungan, Desa Mangunan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto menjelaskan, saat ini kelima KK itu tengah melakukan pembersihan lokasi secara swadaya. Pasalnya, relokasi itu tergolong sebagai relokasi mandiri. Dijadwalkan, pembangunan fisik di lima lokasi itu baru akan dilakukan pertengahan Maret mendatang.

“Rencananya mereka akan direlokasi tak jauh dari lokasi hunian mereka sebelumnya,” kata Dwi kepada wartawan, Senin (6/3/2017).

Dengan relokasi mandiri, warga memang diharapkan bisa menyiapkan lahan relokasinya sendiri, mulai dari penyediaan hingga pembersihan. Sementara Pemkab Bantul hanya menyiapkan anggaran guna pembangunan fisiknya saja. “Kami siapkan anggaran Rp20 juta per KK,” tambahnya.

Sementara saat ditanya mengenai kepastian pengajuan anggaran sebesar Rp1,4 miliar dengan menggunakan pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD 2017, ia mengaku belum mendapatkan kepastian.

Padahal, pihaknya sudah mengajukan permohonan survei dan apraisal terhadap titik-titik yang akan direncanakan.

Seperti diberitakan, sejak awal pihaknya sudah menetapkan setidaknya ada empat titik yang akan digarap. Keempat titik itu masing-masing adalah Jembatan Beji Wetan dan Jembatan Mangir (Pajangan), Tilaman (Imogiri), dan talut di Desa Ngestiharjo (Kasihan). “Tapi sampai saat ini belum ada kepastian akan turun kapan,” ucap Dwi.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin mengakui, anggaran BTT Bantul sebenarnya jauh dari kata cukup untuk menangani persoalan kebencanaan di Bantul. Dengan anggaran yang hanya berkisar Rp2 miliar, diakuinya tentu jauh dari kata ideal. “Idealnya, untuk Bantul yang kasus bencananya cukup tinggi, anggaran itu seharusnya tersedia sekitar Rp5 miliar,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk menambah angka BTT saat pembahasan ABPBD Perubahan 2017 mendatang. Diakuinya, untuk kebencanaan sebenarnya BPBD bisa memanfaatkan Dana Siap Pakai dari pemerintah pusat.

Sayang, pihak pemerintah pusat belum juga memberikan izin kepada Pemkab Bantul untuk mencairkan dana tersebut. “Sejak 2015 lalu, usulan Perda kami [tentang Dana Siap Pakai] itu belum disetujui oleh pemerintah, baik pusat maupun provinsi,” terang Amir.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.