Pembahasan Raperda Gunungkidul Dikebut, 3 Draf Segera Dibahas
DPRD Gunungkidul mengebut pembahasan Propemperda 2026. Tiga raperda baru siap dibahas, termasuk KTR dan Ripparda 2026-2035.
Ilustrasi air bersih (Dok/JIBI)
Kekeringan Gunungkidul diatasi dengan pemberian bantuan air bersih
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul terus melakukan penyaluran air bersih ke masyarakat yang kekurangan air. Dari data yang ada terdapat 132.681 jiwa dari 44 desa mengalami krisis air bersih.
Disinggung mengenai status kekeringan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul Sutaryono mengakui meski kekeringan sudah meluas, namun dari sisi status masih normal. Hal ini mengacu pada krisis air yang terjadi rutin setiap tahunnya. Selain itu, lanjut dia, untuk penetapan status siaga darurat kekeringan, BPBD tidak memiliki hak karena kebijakan tersebut merupakan kewenangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca Juga : http://m.harianjogja.com/?p=839887">KEKERINGAN GUNUNGKIDUL : Duh, 132.000 Jiwa Mengalami Krisis Air Bersih
“Kalau BNPB menginstruksikan maka pemkab akan meningkatkan status, tapi kalau tidak ada maka statusnya tetap normal,” jelas dia, Kamis (3/8/2017).
Sutaryono menambahkan, mengacu dari laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY musim kemarau diprediksi sampai Oktober mendatang. Sedang puncak kemarau diperkirakan terjadi di bulan ini sehingga warga yang tinggal di daerah kekeringan agar melakukan penghematan dalam penggunaan air bersih.
“Untuk musim hujan diperkirakan terjadi pada Oktober mendatang,” papar dia.
Terpisah, Camat Purwosari Sabarisman mengungkapkan, hingga saat ini bantuan air telah diberikan kepada 2.670 Kepala Keluarga yang ada di 17 dusun di Kecamatan Purwosari. Rata-rata setiap harinya ada 5 tangki air bersih yang diberikan kepada masyarakat. “Untuk lokasi kekeringan akan terus kita pantau. Namun untuk pengiriman kami buat jadwal dan dilakukan secara bergiliran sehingga bantuan dapat merata,” kata Sabarisman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul mengebut pembahasan Propemperda 2026. Tiga raperda baru siap dibahas, termasuk KTR dan Ripparda 2026-2035.
Sekitar 350 buruh MTG belum mendapat kepastian PHK, sementara gaji disebut belum dibayar sejak April. DPRD DIY meminta persoalan segera dituntaskan.
PBB-P2 Sleman mencapai Rp86,34 miliar atau 95% target. Lima kapanewon dan 42 kalurahan telah lunas lebih awal.
37 remaja Kota Magelang unjuk potensi dalam Adujak GenRe dan Kreativitas PIK-R 2026 untuk menjadi agen perubahan.
DPRD Gunungkidul mendorong optimalisasi sungai bawah tanah sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih saat kemarau.
Longsor dinding Sungai Bedog Bantul akan ditangani BBWSSO pada 2027. Beronjong dibangun setelah saluran air di sekitar lokasi diperbaiki.