Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menelusuri jalur Malioboro dengan sepeda, Rabu (14/6/2017). (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Pemkot Jogja berupaya menemukan solusi mengatasi kemiskinan
Harianjogja.com, JOGJA -- Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menyatakan perlunya mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan yang ada di semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar penanganan kemiskinan lebih optimal.
Heroe mengatakan banyak program kegiatan pengentasan kemiskinan yang diampu oleh sejumlah OPD. Dana kemiskinan juga sudah banyak dianggarkan baik dari APBD Kota Jogja, Provinsi mau pun dari pemerintah pusat. Namun yang dia heran warga miskin tidak pernah berkurang.
“Program kemiskinan sudah puluhan tahun lalu kenapa masih ada yang miskin dan data kemiskinan juga itu-itu saja. Ini ada apa?” kata Heroe di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Jumat (4/8/2017).
Karena itu, menurut Heroe perlu strategi pengentasan kemiskinan melalui satu pintu. Dengan terintegrasi, kata dia, Pemerintah Kota Jogja bisa mengetahui jelas sasaran yang dituju dan program kegiatan yang peru dilakukan. Ia tidak ingin OPD hanya sebatas melaksanakan kegiatan tanpa memahami tujuan dari kegiatan yang dilakukan.
Ia mencontohkan ada OPD yang rutin menggelar pelatihan namun peserta pelatihan selalu tidak sesuai harapan. Menurut dia, meski pelatihan itu merupakan usulan warga, OPD tidak lantas mengakomodir begitu saja, melainkan perlu penelaahan dan disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Sekitar 350 buruh MTG belum mendapat kepastian PHK, sementara gaji disebut belum dibayar sejak April. DPRD DIY meminta persoalan segera dituntaskan.
PBB-P2 Sleman mencapai Rp86,34 miliar atau 95% target. Lima kapanewon dan 42 kalurahan telah lunas lebih awal.
37 remaja Kota Magelang unjuk potensi dalam Adujak GenRe dan Kreativitas PIK-R 2026 untuk menjadi agen perubahan.
DPRD Gunungkidul mendorong optimalisasi sungai bawah tanah sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih saat kemarau.
Longsor dinding Sungai Bedog Bantul akan ditangani BBWSSO pada 2027. Beronjong dibangun setelah saluran air di sekitar lokasi diperbaiki.