Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Bromo
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Ilustrasi kemiskinan. (JIBI/Solopos/Dok.)
Pemkot Jogja berupaya menemukan solusi mengatasi kemiskinan
Harianjogja.com, JOGJA -- Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menyatakan perlunya mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan yang ada di semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar penanganan kemiskinan lebih optimal.
Baca Juga :http://m.harianjogja.com/?p=840233"> PEMKOT JOGJA : Heroe Ingin Keroyok Pengentasan Kemiskinan
Soal data warga miskin, ia menginginkan adanya data tunggal yang disepakati melalui koordinasi lintas OPD. Meski Pemerintah Kota Jogja memiliki data warga miskin sbanyak sekitar 60.215 jiwa. Data tersebut yang masuk dalam keluarga menuju sejahtera (KMS). Data warga miskin tersebut lebih banyak dari versi Badan Pusat Statistik karena ada perbedaan parameter penilaian warga miskin.
Selain data Pemerintah Kota Jogja, pemerintah pusat sejak 2016 lalu juga mengeluarkan data warga miskin tiap daerah yang menjadi sasaran untuk dibantu. Heroe berharap data warga miskin bisa disatukan.
“Penggunaan data tunggal menjadi penting supaya sasaran bantuan bisa merata,” kata Heroe, Jumat (4/8/2017).
Heroe menambahkan ada tiga sasaran yang menjadi fokus pengentasan kemiskinan, yakni soal kesehatan, pendidikan, dan rumah kumuh. Kendati demikian, Heroe juga berharap warga miski yang menjadi sasaran untuk dibantu harus berupaya untuk berdaya dan tidak terus mengandalkan bantuan, karena bantuan pemerintah sifatnya sementara dan sewaktu-waktu bisa dihentikan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad mengatakan keinginan wakil wali kota itu kini mulai ditindaklanjuti dengan membentuk Sitem Informasi Manageman Pemberdayaan Masyarakat. Sistem tersebut bahkan akan terintegrasi sampai kecamatan dan desa sehingga data warga miskin dapat diketahui oleh semua OPD sampai identitasnya. “Ini juga supaya bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih antar OPD,” kata Edy.
Selain dari pemerintah, Edy berujar pengentasan kemiskinan juga melibatkan swasta. Pihaknya sudah menggandeng sejumlah perusahaan untuk ikut terlibat. Keterlibatannya melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Sekitar 350 buruh MTG belum mendapat kepastian PHK, sementara gaji disebut belum dibayar sejak April. DPRD DIY meminta persoalan segera dituntaskan.
PBB-P2 Sleman mencapai Rp86,34 miliar atau 95% target. Lima kapanewon dan 42 kalurahan telah lunas lebih awal.
37 remaja Kota Magelang unjuk potensi dalam Adujak GenRe dan Kreativitas PIK-R 2026 untuk menjadi agen perubahan.
DPRD Gunungkidul mendorong optimalisasi sungai bawah tanah sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih saat kemarau.
Longsor dinding Sungai Bedog Bantul akan ditangani BBWSSO pada 2027. Beronjong dibangun setelah saluran air di sekitar lokasi diperbaiki.