Wisata Gunungkidul Meledak PAD Tembus Rp26 Miliar
PAD wisata Gunungkidul tembus Rp26 miliar hingga Mei 2026 didorong lonjakan kunjungan ke Pantai Drini dan Pantai Sepanjang.
Warga melintasi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Girijati, Purwodadi, Gunungkidul pekan lalu. Kawasan JJLS di pesisir pantai kini diincar investor. (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
JJLS di Gunungkidul masih stagnan.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-- Proses pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di wilayah Gunungkidul tahun ini belum meningkat secara signifikan. Pasalnya hingga saat ini, Pemda DIY masih fokus dengan pembebasan lahan.
Kepala Desa Girisekar, Panggang Sutarpan mengakui, pembangunan JJLS terakhir di wilayahnya terjadi di 2015 lalu. Pasca pembangunan itu, hingga sekarang proses penambahan hanya sebatas pembebasan lahan mulai dari Girisekar sampai Girimulyo. Selebihnya, kata dia, belum ada perkembangan signifikan terhadap kelanjutan pembangunan.
“Baru-baru ini memang ada survey, tapi tidak tahu kapan akan dilanjutkan lagi pembangunannya,” kata Sutarpan kepada Harianjogja.com, Selasa (14/11/2017).
Menurut dia, terkait dengan program pembangunan tidak begitu mempermasalahkan karena hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun yang terpenting, bagi Tarpan, proses pembebasan lahan untuk pembangunan tidak ada yang merasa dirugikan.
“Kami bersyukur semua berjalan dengan lancar dan warga terdampak dapat menerima. Terakhir pembebasan dilakukan pada 2016 yang recanannya digunakan pembangunan JJLS dari Girisekar hingga Legundi, Desa Giripurwo,” ujar mantan Anggota DPRD Gunungkidul ini.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Desa Jepitu, Girisubo, Sarwana. Menurut dia, proses pembangunan JJLS belum ada perkembangan yang signifikan karena masih sebatas rencana pembebasan lahan. “Saat ini masih dalam proses pelengkapan data. Mungkin jika masalah itu selesai dapat dilanjutkan ke tahap pembayaran,” kata Sarwana.
Dia menjelaskan, di wilayah Jepitu terdapat 150 bidang tanah yang akan terkena dampak pembangunan JJLS. Secara umum masyarakat tidak keberatan terhadap proses pembebasan karena yang terpenting tidak ada yang merasa dirugikan dalam pembangunan tersebut. “Hingga saat ini masih berjalan baik dan mudah-mudahan sampai akhir pembebasan juga tidak ada masalah,” ujarnya.
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, Bambang Sugaib tidak menampik jika pihaknya masih mengupayakan proses pembebasan lahan untuk JJLS. Menurut dia, hingga saat ini lahan yang belum dibebaskan ada dibebaskan mulai dari titik Planjan-Tepus hingga Jerukwudel, Girisubo. “Semua masih dalam proses dan akan dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dalam proses pembangunan JJLS, Pemerintah DIY bertugas untuk melakukan pembebasan terhadap titik yang akan dilalui. Sedang untuk pembangunan, kesemuanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Prosesnya tanah kami bebaskan, kemudian pusat bertugas membangun JJLS,” ungkapnya.
Adapun rencana kelanjutan pembangunan JJLS dari Girisekar sampai Legundi, Desa Girimulyo Kecamatan Panggang masih dalam tahap pelelangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAD wisata Gunungkidul tembus Rp26 miliar hingga Mei 2026 didorong lonjakan kunjungan ke Pantai Drini dan Pantai Sepanjang.
Kemenag menegaskan kasus cabul di Pekalongan terjadi di padepokan ilegal, bukan pondok pesantren resmi terdaftar.
Bapanas memastikan harga beras SPHP tetap stabil meski dolar AS naik. Pemerintah jaga pasokan dan subsidi beras nasional.
Jip wisata Merapi di Sleman full booking saat libur Waisak 2026. Wisatawan memadati paket trip medium hingga bunker Merapi.
IRGC Iran klaim serang pangkalan AS di Kuwait sebagai balasan serangan di Bandar Abbas, ketegangan Iran–AS kembali meningkat.
Kokola Group melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) melaksanakan kegiatan penyaluran hewan qurban berupa sapi limosin di Ciamis