Pemkab Gunungkidul Dukung Revitalisasi Baron Technopark
Pemkab Gunungkidul mendukung aktivasi ulang Baron Technopark untuk pengembangan energi terbarukan, air bersih, dan kebutuhan kawasan pesisir.
Warga melintasi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Girijati, Purwodadi, Gunungkidul pekan lalu. Kawasan JJLS di pesisir pantai kini diincar investor. (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
JJLS di Gunungkidul masih stagnan.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-- Proses pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di wilayah Gunungkidul tahun ini belum meningkat secara signifikan. Pasalnya hingga saat ini, Pemda DIY masih fokus dengan pembebasan lahan.
Kepala Desa Girisekar, Panggang Sutarpan mengakui, pembangunan JJLS terakhir di wilayahnya terjadi di 2015 lalu. Pasca pembangunan itu, hingga sekarang proses penambahan hanya sebatas pembebasan lahan mulai dari Girisekar sampai Girimulyo. Selebihnya, kata dia, belum ada perkembangan signifikan terhadap kelanjutan pembangunan.
“Baru-baru ini memang ada survey, tapi tidak tahu kapan akan dilanjutkan lagi pembangunannya,” kata Sutarpan kepada Harianjogja.com, Selasa (14/11/2017).
Menurut dia, terkait dengan program pembangunan tidak begitu mempermasalahkan karena hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun yang terpenting, bagi Tarpan, proses pembebasan lahan untuk pembangunan tidak ada yang merasa dirugikan.
“Kami bersyukur semua berjalan dengan lancar dan warga terdampak dapat menerima. Terakhir pembebasan dilakukan pada 2016 yang recanannya digunakan pembangunan JJLS dari Girisekar hingga Legundi, Desa Giripurwo,” ujar mantan Anggota DPRD Gunungkidul ini.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Desa Jepitu, Girisubo, Sarwana. Menurut dia, proses pembangunan JJLS belum ada perkembangan yang signifikan karena masih sebatas rencana pembebasan lahan. “Saat ini masih dalam proses pelengkapan data. Mungkin jika masalah itu selesai dapat dilanjutkan ke tahap pembayaran,” kata Sarwana.
Dia menjelaskan, di wilayah Jepitu terdapat 150 bidang tanah yang akan terkena dampak pembangunan JJLS. Secara umum masyarakat tidak keberatan terhadap proses pembebasan karena yang terpenting tidak ada yang merasa dirugikan dalam pembangunan tersebut. “Hingga saat ini masih berjalan baik dan mudah-mudahan sampai akhir pembebasan juga tidak ada masalah,” ujarnya.
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, Bambang Sugaib tidak menampik jika pihaknya masih mengupayakan proses pembebasan lahan untuk JJLS. Menurut dia, hingga saat ini lahan yang belum dibebaskan ada dibebaskan mulai dari titik Planjan-Tepus hingga Jerukwudel, Girisubo. “Semua masih dalam proses dan akan dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dalam proses pembangunan JJLS, Pemerintah DIY bertugas untuk melakukan pembebasan terhadap titik yang akan dilalui. Sedang untuk pembangunan, kesemuanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Prosesnya tanah kami bebaskan, kemudian pusat bertugas membangun JJLS,” ungkapnya.
Adapun rencana kelanjutan pembangunan JJLS dari Girisekar sampai Legundi, Desa Girimulyo Kecamatan Panggang masih dalam tahap pelelangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul mendukung aktivasi ulang Baron Technopark untuk pengembangan energi terbarukan, air bersih, dan kebutuhan kawasan pesisir.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 19 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Pemkot Jogja membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat yang berpotensi meringankan APBD.
Megawati mencetak 13 poin saat Hyundai Hillstate menang 3-1 atas SOOP dan meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea 2026/2027.
Pemkab Bantul menjadwalkan pembahasan peluang perubahan status 643 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 24-25 November 2026.