30 Tahun Berlalu, Festival Udin Kembali Tagih Keadilan
Peringatan yang berlangsung sejak Rabu (13/8/2026) hingga Sabtu (15/8/2026) ini menjadi ruang untuk terus menagih keadilan atas kasus Udin, yang telah mangkrak
Ilustrasi KB (JIBI/Dok)
Ada beberapa sebab yang membuat pasangan usia subur masih belum mau ber-KB
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jogja menyatakan masih banyak pasangan usia subur (PUS) yang enggan mengikuti program keluarga berencana (KB).
“Masih ada sekitar 11 ribuan pasangan usia subur yang belum ikut KB tersebar di beberapa kecamatan,” kata Pelaksana Tugas Kepala DPPKB Kota Jogja, Eny Retnowati, di sela-sela pencanangan Kampung KB di RW 04 Sidomulyo, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Minggu (19/11/2017).
Eny mengatakan, ada beberapa sebab yang membuat pasangan usia subur masih belum mau ber-KB, di antaranya tidak cocok dengan alat kontrasepsi, ingin memiliki anak segera, dan takut efek samping dari KB. Oleh karena itu, pihaknya masih terus berupaya menyosialisasikan bahkan KB aman. Selain itu program KB, kata dia, juga bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Peringatan yang berlangsung sejak Rabu (13/8/2026) hingga Sabtu (15/8/2026) ini menjadi ruang untuk terus menagih keadilan atas kasus Udin, yang telah mangkrak
Calon Lurah Sabdodadi Sulistiyo menawarkan pembangunan berbasis marketing dan teknologi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga.
Pemkot Solo menggandeng Gunungkidul lewat Solo Travel Dialogue untuk memperkuat promosi dan meningkatkan kunjungan wisata.
DPRD DIY mengingatkan warga berhati-hati menyerahkan fotokopi KTP saat Pilur untuk mencegah risiko penyalahgunaan data pribadi.
Gibran meminta investigasi dugaan keracunan MBG di Batang dituntaskan secara transparan dan korban mendapat penanganan hingga pulih.
Parkir berbayar di Lapangan Pemda Sleman dikritik karena dinilai membatasi akses ruang publik. Warga meminta fasilitas publik tetap mudah diakses.