Puncak Kemarau Agustus, Warga Gunungkidul Diminta Hemat Air
BPBD Gunungkidul meminta warga menghemat air saat puncak kemarau Agustus 2026. Sebanyak 184 tangki air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan.
Logo Gunungkidul.
Turunnya alokasi anggaran akan berdampak terhadap program kegiatan yang dimiliki desa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Sejumlah Desa di Gunungkidul pusing terkait turunnya alokasi dana desa 2018 untuk Gunungkidul dari pemeritah pusat. Pasalnya, dengan turunnya pagu anggaran akan berdampak terhadap program kegiatan yang dimiliki.
Salah satu keluhan disuarakan Kepala Desa Pacarejo, Semanu Suhadi. Menurut dia, secara resmi belum mendapatkan kabar terkait dengan turunnya pagu dana desa 2018. “Yang jelas kalau informasi ini [turunnya dana desa] benar, kami akan pusing. Salah satunya, kami harus melakukan proses revisi terhadap Rencana Kegiatan Pemerintah Desa [RKPDes] yang telah selesai disusun,” katanya kepada Harian Jogja, Senin (20/11/2017).
http://m.harianjogja.com/?p=870351">Baca juga : Dana Desa Gunungkidul 2018 Turun Rp14 Miliar
Menurut dia, proses revisi RKPDes 2018 hanya salah satu dampak karena turunnya anggaran dana desa akan berpengaruh terhadap program kegiatan di desa. “Otomatis kami harus menyesuaikan dengan alokasi yang diberikan. Jadi, untuk pelaksanaan, kami juga harus membuat perencanaan yang matang sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan Kepala Desa Bendung Semin Didik Rubianto. Meski belum mendapatkan informasi secara resmi, dia mengaku menyayangkan adanya pagu dana desa mengalami penurunan untuk 2018. “Harusnya naik terus, kok ini malah turun,” kata Didik melalui sambungan telepon.
http://m.harianjogja.com/?p=870352">Baca juga : Penurunan Dana Desa Gunungkidul Belum Disosialisasikan
Menurut dia, jika alokasi benar-benar turun maka Pemerintah Desa Bendung harus mengatur ulang program kegiatan yang direncanakan di tahun depan. Salah satu contoh, kata Didik, pihaknya sudah merencanakan menaikkan insentif guru PAUD dari Rp100.000 per bulan menjadi Rp125.000 atau wacana menaikkan honor petugas posyandu dari Rp30.000 per bulan menjadi Rp45.000.
Hal itu terpaksa harus dikaji ulang. Langkah ini diambil dengan tujuan agar porsi anggaran yang dimiliki dapat sesuai dengan pagu yang diberikan. “Untuk perencanaan, kami masih mengacu pada alokasi anggaran yang lain. Tapi kalau turun, maka kami harus mengubah karena penurunan akan berdamak terhadap pagu dana desa di Bendung,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul meminta warga menghemat air saat puncak kemarau Agustus 2026. Sebanyak 184 tangki air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan.
Prabowo menghadiri peluncuran MOLINAS di Cikarang, mencakup manufaktur, baterai, charging, pembiayaan hingga pasar.
DPRD Gunungkidul menyoroti sejumlah sekolah yang belum menerima MBG dan mendorong perluasan program agar lebih merata.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.