Ditanya Berapa Anggaran Pembangunan Bandara, Begini Jawaban PT Angkasa Pura I

Sidang sengketa informasi yang melibatkan PT Angkasa Pura I kembali digelar.

Harianjogja.com, JOGJA-- PT Angkasa Pura I menolak memberikan data dan informasi terkait anggaran pembangunan dan biaya ganti rugi lahan dalam pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Data dan informasi terkait pembangunan NYIA tersebut saat ini tengah menjadi objek sengketa mengenai keterbukaan informasi publik yang ditangani Komisi Informasi Daerah.

Penolakan pemberian data dan informasi terkait anggaran danbiaya ganti rugi lahan NYIA diungkapkan Communication and Legal Section Head, PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Jogja, Liza Anandia Rahmadia.

"Mengingat PPID [Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi] di Angkasa Pura I adanya di Kantor Pusat [Jakarta], san sesuai informasi yang kami terima dari Kantor Pusat, dokumen tersebut termasuk dalam dokumen yang dikecualikan," jelas Liza kepada harianjogja.com, Selasa (19/12/2017).

Saat ditanya terkait alasan mengapa dokumen itu tidak bisa dipublikasikan, Liza menjawab hal tersebut bukan kewenangan AP 1 Bandara Adisutjipto. "Nah untuk hal tersebut, kapasitas dari kantor pusat untuk menjelaskan lebih lanjut," kata dia.

Sementara pada saat persidangan yang berlangsung di Dinas Komunikasi dan Informatika, dokumen terkait Rancangan Anggaran Biaya NYIA dan data ganti rugi pengosongan lahan terdampak yang diminta pemohon Teguh tidak bisa berikan juga tidak bisa ia berikan. Dimana menurut Liza AP 1 Bandara Adisutjipto tidak berwenang dalam hal tersebut.

"Baik Bandara Adisutjipto selaku kantor cabang maupun proyek bandara baru dalam hal ini tidak berwenang menyampaikan dokumen sebagaimana diminta," jelas Liza.

Sementara salah satu majelis komisioner dalam Sidang yang digelar Komisi Informasi Dearah (KID) DIY, Martan Kiswoto, mengungkapkan bahwa saat ini sidang masih dalam proses pembelajaran majelis.

Adapun pada Sidang Selasa pagi, AP I Bandara Adisutjipto kata dia telah memberikan dokumen terkait kedudukan termohon yang juga menjadi salah satu informasi yang diminta dibuka ke publik oleh pemohon perkara yaitu seorang warga Jogja.

"Jadi sidang tadi belum selesai, apakah AP 1 Jogja [Bandara Adisutjipto] sebagai badan publik atau cabang dari pusat, itu belum bisa diputuskan," jerlas Marwan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.