Dana Darurat Gunungkidul Rp8,6 Miliar Utuh, Baru Terpakai Rp459 Juta
Pemkab Gunungkidul menyiapkan dana darurat Rp8,64 miliar pada 2026. Hingga awal Juli, baru Rp459 juta digunakan untuk bencana dan kebutuhan mendesak.
Sejumlah warga di Dusun Pule Kulon, Sidoharjo, Tepus kecewa dengan proses pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Sejumlah warga di Dusun Pule Kulon, Sidoharjo, Tepus kecewa dengan proses pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Mereka menganggap harga untuk pembebasan dinilai terlalu rendah.
Keluhan terhadap nilai pembebasan lahan salah satunya disuarakan oleh Gatot Suparno. Menurut dia, pembebasan lahan untuk JJLS yang melintas dari Planjan, Saptosari hingga wilayah Tepus tidak transparan sehingga menimbulkan banyak kecurigaan.
Ia pun bercerita, selama sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak tiga kali, warga tidak pernah mendapatkan kejelasan terkait dengan harga tanah untuk pembebasan. “Ya kami tahunya hanya untuk membuat JJLS, tapi masalah harga tidak disebutkan,” kata Gatot menjawab pertanyaan Harianjogja.com, Sabtu (24/3/2018).
Menurut dia, keanehan dalam proses pembebasan tidak berhenti sampai di tingkat sosialisasi. Sebab, pada saat proses kesepakatan jual beli yang ditandatangani pada Rabu (21/3/2018), karena warga merasa dibohongi dalam kesepakatan tersebut.
“Tahu-tahu kami diminta untuk tandatangan. Dan setelah itu [tanda tangan selesai dilakukan] baru dikasih tahu harga tanah untuk pembebasan,” ungkapnya.
Menurut dia, proses inilah yang membuat warga kecewa. Terlebih lagi, nominal yang diberikan untuk pengganti tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Sebelum penandatangan dilakukan, kata Gatot, ada informasi yang beredar nilai ganti rugi mencapai Rp700.000 per meter persegi. Namun kenyataannya, nilai yang diberikan jauh dibawah nominal tersebut.
“Saya punya bidang tanah seluas 1.361 meter persegi dan hanya dibayar Rp97,2 juta. Jika dihitung dengan nominal itu, maka tanah saya hanya dihargai Rp58.000 per meter persegi dan ini jelas jauh dari informasi yang beredar sejak awal,” tutur dia.
Hal senada diungkapkan oleh Wasil, warga lainnya di Dusun Pule Kulon. Menurut dia, kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh warga di dusunnya, namun juga dialami oleh warga lain di Kecamatan Tanjungsari dan Tepus yang tanahnya akan dibebaskan untuk JJLS. “Akibat kejadian ini ada warga yang mengalami struk hingga syok atas nilai pembebasan yang jauh dari harapan,” katanya.
Wasil menjelaskan, warga yang mengalami stroke bernama Jumeno yang kaget dengan nominal pembebasan. Apa yang dialami Jumeno, kata dia, tidak lepas dari kabar pembebasan tanah seluas sekitar 3.000 hektare yang dimiliki dengan nominal yang mencapai miliaran rupiah. Namun, pada kenyataannya, harga yang diberikan jauh dari nilai dari kabar yang berkembang. “Hanya dibayar Rp420 juta sehingga kaget dan terkena stroke,” ungkapnya.
Terpisah, Camat Tepus Azis Budiarto saat diklarifikasi kemarin enggan berkomentar panjang lebar terkait dengan harga pembebasan tanah untuk JJLS. Dia berdalih kewenangan tersebut berada di tim appraisal. “Kami tidak tahu dan lebih baik tanya ke tim appraisal yang masih bertugas di wilayah Tanjungsari,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menyiapkan dana darurat Rp8,64 miliar pada 2026. Hingga awal Juli, baru Rp459 juta digunakan untuk bencana dan kebutuhan mendesak.
OJK menyebut scam digital mengancam kepercayaan publik. Hingga Juni 2026, IASC menerima lebih dari 608.000 laporan dengan Rp674 miliar berhasil diamankan.
Tim SAR Gabungan menemukan bocah yang terseret ombak di Pantai Gua Cemara dalam kondisi meninggal dunia di Pantai Bugel, sekitar 13 kilometer dari lokasi kejadi
Kemendikdasmen menyampaikan masukan kepada BGN untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, termasuk distribusi dan sasaran penerima.
Kemenaker menaikkan Program Magang Nasional Angkatan II menjadi 150.000 peserta pada 2026 dan memperluas akses bagi lulusan profesi dan penyandang disabilitas.
Dua bayi ditemukan di Solo dalam sehari. Pemkot Solo dan Polresta bergerak menangani kasus, sementara bayi yang selamat mendapat pendampingan.