Konflik Watu Kodok: Mediasi Gagal, Kenapa?

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Upaya Pemkab Gunungkidul meredam konflik sengketa lahan antarsesama pengelola wisata Pantai Watu Kodok belum berhasil.

Pasalnya upaya mediasi yang rencananya dilangsungkan di Ruang Rapat I Setda Gunungkidul, Rabu (18/4/2018) siang gagal dilangsungkan lantaran beberapa pihak bersangkutan tak datang, salah satunya justru pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul dan Kepala Desa Kemadang..

Ketua Paguyuban Kawula Pesisir Mataram (PKPM) Watu Kodok, Sumarno mengatakan dirinya kecewa dengan ketidakhadiran sejumlah pihak di mediasi tersebut. Adapun pihak yang dimaksud adalah Kepala Desa Kemadang, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul, serta kelompok lain yang berkonflik dengan PKPM.

"Kami tagih janji pemerintah yang katanya mau menyelesaikan masalah ini secepatnya, tapi mana mereka [Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Sis Tukijo [pemimpin kelompok pengelola lain)], Pak Lurah juga malah tidak hadir," kata Sumarno, Rabu.

Sejak awal dia mengaku tidak akan menuntut dan mempersulit pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Menurutnya yang terpenting adalah adanya solusi dan kepastian.

Hal itu penting demi kelancaran dan ketenangan pihaknya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wisata. "Masalahnya kan ada pada bukit di sebelah Watu Kodok itu. Kalau memang harus dibagi, kita bersedia di ambil tengah-tengahnya, walaupun sebenarnya keseluruhan bukit itu milik Watu Kodok," lanjutnya.

Kendati demikian, Sumarno tetap akan mempertahankan jika ada pihak yang menginginkan lebih dari perjanjian. Ia menduga ada permainan oknum di dalam masalah ini.

"Itu dulu itu kan sudah ada yang membangun, kebetulan kalau dibagi tengah itu masuk wilayah kami. Apa iya jika itu hanya milik dia [Sis Tukijo] saja sampai mau membangun seperti itu, ada siapa di baliknya, yang kami ingin tahu," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Paguyuban Kawulo Pesisir Mataram, Surahman berharap konflik Watu Kodok bisa segera diselesaikan. Pasalnya saat ini masyarakat, khususnya anggota paguyuban kurang fokus mengembangkan obyek wisata yang ada.

"Dengan adanya konflik ini sangat berat sekali bagi anggota, mereka juga ikut mikir. Kasihan kan kalau berlarut-larut," ucapnya.

Sebagaimana diketahui awal mula sengketa lahan tersebut tatkala seorang warga yang juga pengelola wisata Pantai Watu Kodok bernama Sis Sutejo mengklaim bukit bagian barat jalan ke arah pantai adalah tanah garapan kakek nenek dan orang tuanya. Sementara menurut warga sekitar, bukit tersebut merupakan satu kesatuan Pantai Watu Kodok. Akibatnya konflik antar sesama pengelola Pantai Watu Kodokpun terjadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.