Pelaksanaan Mubes PWK III Didesak Ditunda

Harianjogja.com, JOGJA– Sebanyak sembilan cabang Paguyuban Wehrkreis (PWK) III Jogja mendesak agar pelaksanaan musyawah besar (Mubes) Badan Pengurus Pusat (BPP) PWK III yang rencananya akan digelar 28-29 Juni di Hotel Inna Garuda ditunda. Penundaan tersebut juga mendapat dukungan dari 13 PWK III lainnya di Indonesia.

Ketua PWK III Cabang Purworejo Dwidjo Santoso mengatakan, desakan penundaan tersebut disuarakan karena BPP PWK III telah mengambil kebijakan di luar AD/ART. "Penundaan pelaksanaan Mubes ini tidak lepas dari adanya penyimpangan BPP PWK III dari tujuan awal,” ujarnya dalam jumpa pers di Hotel Wisanti, Senin (25/6/2018).

Dia menjelaskan, PWK III merupakan paguyuban yang berisi para pejuang, anak pejuang, menantu hingga cucu pelaku sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Sembilan cabang PWK III yang menuntut ditundanya pelaksanaan Mubes tersebut berasal dari lima cabang di DIY dan tiga Cabang di Jawa Tengah. Satu cabang lainnya di Bandung juga menilai Mubes ketujuh yang akan digelar besok penuh rekayasa dan diskriminatif.

Dia menyebut, status Pejabat Sementara Ketua PWK III Jogja Mamiek Katamsi saat ini dinilai tanpa surat penunjukan dari pejabat berwenang. Selain itu, penggabungan cabang PWK III Magelang dan Salatiga juga dinilai tidak rasional.

“Karena itu kami minta pelaksanaan Mubes ditunda. Paling tidak hingga 30 September 2018 karena banyak friksi di internal,” katanya.

Sementara itu, budayawan Emha Ainun Najib dan Ketua SAR DIY Brotoseno yang turut datang bersama dalam jumpa pers kemarin mengaku kedatangannya bukan sebagai dukungan pada salah satu pihak. Cak Nun, sapaanya, mengatakan kedatangannya bersama Ketua SAR DIY sebagai bagian dari pekerjaannya.

“Yang saya lakukan hanya membela NKRI dan kebenaran sejarah. Kami juga hadir untuk menjaga perseduluran. Kalau ada masalah ya dirembug secara baik-baik,” harapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.