Kraton Usul Dibentuk Badan Otorita untuk Pengembangan Bantul Selatan

Harianjogja.com, BANTUL--Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Ngayogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto meminta Pemerintah Kabupaten Bantul segera membentuk badan yang khusus mengelola kawasan pantai selatan. Badan tersebut bisa dalam bentuk badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan otorita.

Menurut dia, Badan khusus bisa mempercepat proses pembangunan di sepanjang pantai selatan dan menjamin kepastian bagi para investor. Menurut Gusti Hadi, untuk mengelola kawasan selatan Bantul seluas ratusan hektare yang terbentang dari Parangtritis hingga Pandansimo tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

"Badan otorita punya kewenangan lebih luas sehingga pelayanan kepada investor yang ingin mengembangkan usahanya di kawasan ini bisa lebih terjamin kecepatan layanan perizinannya," kata dia, saat menghadiri paparan pengembangan kawasan wilayah Sanden, Bantul, akhir pekan lalu.

Pria yang akrab disapa Gusti Hadi ini mengatakan pengembangan kawasan Sanden harus sinkron dengan pengembangan kawasan Parangtritis satu dan Parangtritis dua, karena bagaimana pun kawasan tersebut satu kesatuan.

Pengembangan tata bangunan dan lingkungan juga perlu memikirkan laut, jangan hanya daratan.
Selain itu, dengan adanya badan otorita, kata Gusti Hadi, dapat menjamin kesinambungan pembangunan meski nantinya ada perubahan kebijakan di pemerintahan. "Karen biasanya kalau ada kebijakan lain bisa bikin repot investor," ucap dia.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bantul tengah menyelesaikan detail engineering desain (DED) wilayah Sanden. Kawasan tersebut akan menjadi pusat perdagangan dan jasa sebagai kawasan penyangga bandara baru di Kulonprogo. Sudah ada 10 investor yang tertarik untuk berinvestasi di kawasan tersebut, di antaranya grup Jababeka dan grup Ciputra. Dua di antara 10 investor akan membangun hotel dan wisata buatan di utara Pantai Samas.

Gusti Hadi mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul. Ia berharap pengembangan kawasan selatan Bantul benar-benar serius karena kawasan tersebut menjadi wajah Bantul sekaligus menjadi wajah DIY.

"Wajah Bantul akan menjadi wajah DIY jadi harus benar-benar penataannya, ora ngisin ngisini [tidak memalukan]," kata Gusti Hadi.

Lebih lanjut ia mengharapkan adanya pembangunan kawasan selatan juga dapat menumbuhkan perekonomian warga sekitar.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul, Isa Budi Hartomo mengatakan sampai akhir tahun Pemkab masih menyelesaikan DED penataan kawasan selatan Bantul. Setelah desain jadi, baru memikirkan pendanaan pembangunan. Ia mengatakan ada dua yang berperan dalam proses pengembangan wilayah selatan Bantul, yakni pemerintah dan swasta.

Namun ia berharap proses pembangunan diawali dari swasta. Karena jika menunggu pemerintah butuh waktu lama karena harus melalui pengusulan dan penganggaran yang prosesnya tidak cukup setahun. Sementara pembangunan harus sudah dimulai tahun depan seiring beroperasinya bandra baru di Kulonprogo. "Tahun depan targetnya sudah ada pembangunn," kata Isa.

Isa mengaku sudah memikirkan usulan Gusti Hadi. Namun saat ini pihaknya masih fokus mengawali pembangunan di kawasan Samas seluas sekitar 60 hektare. Untuk pembangunan kawasan pendukung sepanjang selatan memang perlu instansi khusus.

Kendati demikin, untuk perizinan investor ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah berupaya melakukan terobosan salah satunya berupa OSS atau online single submision. Sebuh layanan perizinan terpadu satu pintu yang bisa diselesaikan dalam beberapa hari melalui online.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.