HASIL PENELITIAN : Penyaluran Bansos Banyak yang Amburadul

Harianjogja.com, JOGJA—Penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos) masih terkendala sejumlah hambatan. Beberapa hambatan itu antara lain adalah distribusi yang tidak tepat sasaran, tidak tepat harga, serta tidak tepat jumlah.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung mengatakan dari hasil penelitian yang dilakukan di 35 kota dari 192 kota penerima program BPNT tahun ini masih ditemukan sejumlah hambatan. Mulai bantuan yang tidak tepat sasaran, tidak tepat harga, tidak tepat jumlah, waktu, kualitas masih belum memadai hingga persoalan administrasi.

Beberapa bantuan yang ia maksud adalah Bansos Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra). "Kami akan terus evaluasi, baik dari sisi KPM (keluarga penerima manfaat), penyalurnya, dan stakeholder (pemerintah daerah). Kami akan teliti, baik eksternal maupun internal," kata dia, Jumat (15/9/2018).

Dia mengaku akan memperbaiki regulasi terkait dengan kinerja pelayanan dan penyaluran program Bansos PKH, BPNT dan Rastra. Bisa jadi ada salah satu bidang yang tidak berjalan sesuai pedoman umum.

“Misalnya harga terlalu mahal. Bagaimana semua pihak yang terlibat mulai supplier dan Pemda, turut mengawasi apakah barangnya seperti beras dan telur ada atau tidak? Yang jelas, kami tidak ingin proses pendistribusian bantuan tidak ada pemotongan. Prosesnya bisa salah sehingga tujuannya tidak tercapai, proses ini yang terus diperbaiki," kata Andi.

Ketua Tim Peneliti Istiana Hermawati dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan (B2P3KS) DIY menjelaskan penelitian dilakukan di sejumlah kabupaten penerima program. Di DIY hanya ada satu kabupaten yang diteliti, yakni Kulonprogo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara umum Penyaluran Bansos PKH, BPNT dan Rastra sudah sesuai dengan pedoman umum. "Rata-rata tingkat kesesuaian penyaluran rastra dengan pedoman umum 82,44 persen," ujar dia.

Istiana mengakui hasil penelitian masih menemukan adanya hambatan penyaluran bantuan di lapangan. Di antaranya adalah permasalahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang rusak serta saldo yang nihil.
Khusus untuk Bansos Rastra, kata dia, sekitar 86% menerima 10 kilogram beras, sedangkan yang menerima 8 kilogram dan 5 kilogram hanya sekitar 7%.

Sedangkan untuk program BPNT, dia menyebut hanya 77,54% yang penyalurannya sesuai dengan pedoman umum. Beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya mulai dari personal registrasi KPM, hingga pemanfaatan yang belum optimal. "Saldo kosong ada sekitar 20,69%, pindah alamat 18,97% dan kartu yang belum jadi dan kartu ganda masing-masing 8,62%," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.