Dana Desa Dipotong, DPRD DIY Sebut BLT dan Program Kalurahan Terdampak

Harianjogja.com, JOGJA— Pemotongan dana desa berdampak pada sejumlah program prioritas di tingkat kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan tersebut membuat berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terpaksa disesuaikan, mulai dari bantuan langsung tunai hingga pembangunan di tingkat pedukuhan.

Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Umaruddin Masdar, mengatakan keluhan terkait pengurangan dana desa banyak disampaikan para lurah saat dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah.

“Hampir semua lurah meminta dukungan agar disampaikan kepada pemerintah pusat kalau bisa dana desa dikembalikan. Karena memang ada banyak program kegiatan yang prioritas di bawah terpaksa harus disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ujar Umar kepada Harianjogja.com, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, pemangkasan dana desa membuat beberapa program harus dikurangi volumenya. Salah satu yang paling terasa adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa serta kegiatan pembangunan di tingkat pedukuhan.

“Bantuan langsung tunai dari dana desa misalnya berkurang volumenya, berkurang nilainya. Program lain di tingkat pedukuhan juga terpaksa dipangkas,” jelasnya.

Umaruddin menilai dana desa selama ini menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan dari tingkat paling bawah karena desa dinilai paling memahami kebutuhan serta prioritas pembangunan masyarakat setempat.

“Dengan adanya pemotongan ini menurut saya semangat membangun dari bawah itu menjadi sedikit terkoreksi atau terdegradasi. Ibarat mobil yang larinya kencang bisa 100 kilometer per jam, mungkin sekarang tinggal 40 kilometer per jam maksimal,” katanya.

Ia menambahkan dampak kebijakan tersebut dirasakan hampir merata di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa kalurahan yang sebelumnya menerima dana desa dalam jumlah besar kini harus melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.

“Ada kalurahan yang kemarin mendapat dana desa lebih dari Rp2 miliar, sekarang jadi sekitar Rp300 juta. Itu kan luar biasa, harus menyesuaikan betul-betul,” ungkap Umar.

Saat ini DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghimpun berbagai masukan dari pemerintah desa mengenai dampak kebijakan tersebut. Aspirasi tersebut rencananya akan disampaikan kepada pemerintah pusat agar program prioritas di desa tetap dapat berjalan.

“Kami masih mengumpulkan beberapa masukan. Tentu akan kami teruskan ke pemerintah pusat, koordinasi dengan desa-desa agar program-program penting tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Namun demikian, Umar mengaku belum menerima laporan rinci mengenai dampak pemotongan dana desa di wilayah Kota Yogyakarta. Sejauh ini temuan yang ia peroleh masih berasal dari sejumlah kabupaten di wilayah DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.