Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu
Pemerintah targetkan 100.000 siswa kurang mampu masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis tanpa pungutan.
Bupati Sleman Sri Purnomo/Dokumen Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN--Bupati Sleman Sri Purnomo mengaku akan mengikuti arahan dari atas perihal dukungan pencapresan. Kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu sampai saat ini sepakat dengan arahan capres Prabowo Subianto agar kepala daerah bersikap netral.
Sri Purnomo merupakan kader PAN yang menjadi salah satu partai pengusung pasangan capres cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. "Saya sepakat dengan apa yang Pak Prabowo bilang, bahwa kepala daerah itu harus netral, tidak dilibatkan untuk menjadi tim sukses," katanya pada Harianjogja.com, Sabtu (15/9/2018).
Ia mengatakan selaku kader dirinya akan mengikuti arahan partai. "Untuk jadi timses Prabowo saya pikir saya tetap melihat nanti seperti apa," ujar Sri Purnomo.
Menurut Sri Purnomo, dampak yang dirasakan ketika kepala daerah menjadi tim sukses akan secara relatif dirasakan dalam pengelolaan pemerintahannya. "Relatif di tiap daerah seperti apa, saya tidak bisa mengomentari apabila ada beberapa kepala daerah yang masuk jadi tim sukses. Karena terkadang juga malah fokus jadi tim sukses dibanding mengurusi daerahnya," ungkapnya.
Sementara itu, ia mengimbau agar kepada masyarakat Sleman dalam memasuki tahun politik tidak diadu domba pada dua pilihan itu. Ia juga mengimbau masyarakat tidak termakan informasi hoaks yang beredar di media sosial terkait pemilu dan Pilpres 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPC Gerindra Gunungkidul mulai membangun kantor permanen di Baleharjo dengan anggaran sekitar Rp1 miliar dari iuran kader dan anggota.
Warga Padukuhan Karang menolak tambang pasir Sungai Progo. DPRD Kulonprogo mendesak Pemkab hadir, sementara Wabup mengaku sudah mediasi.
Wamenkes Dante Saksono menyebut layanan BPJS akan disetarakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas penyakit katastropik.
KPK mengecek aset glamping 1,5 hektare di Ciater, Subang, yang diduga milik polisi Yayat Sudrajat dan terkait kasus suap Pemkab Bekasi.
Komisi C DPRD DIY mengecek talud bronjong 74 meter di Kali Kuning Sleman sebagai antisipasi erosi dan longsor saat musim hujan.