Ini Janji Pimpinan Kampus di Jogja Mejauhkan Politik Praktis di Perguruan Tinggi

Harianjogja.com, JOGJA- Beberapa pimpinan perguruan tinggi di DIY mendukung upaya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), yang akan mengeluarkan larangan kegiatan politik praktis di kampus demi menjaga marwah perguruan tinggi. Kampus harus dijauhkan dari kepentingan politik agar objektivitas dan rasionalitas tetap terjaga.

Rektor Universitas Sanata Dharma Johanes Eka Priyatma mengatakan, politik adalah sesuatu yang baik, karena menjadi kerangka guna menjamin kesejahteraan umum. Tapi, politik praktis sangat mudah jatuh kepada kepentingan sesaat dan oleh karena itu sering menjauh dari objektivitas dan rasionalitas.

"Padahal dua hal tersebut [objektivitas dan rasionalitas] adalah [nilai] yang dipegang teguh oleh perguruan tinggi dengan metodologi ilmiahnya. Inilah alasan mendasar mengapa politik praktis sering merugikan perguruan tinggi dalam mengemban visi dan misinya," jelas Johanes Eka melalui pesan pendek, Selasa (18/9/2018).

Johanes Eka mengatakan, yang perlu dikembangkan oleh perguruan tinggi adalah kajian ilmiah tentang praktik politik, alih-alih terseret dalam pertarungan atau menjadi tempat kampanye politik praktis. Menurutnya, kampus paling tepat bergerak dan bersuara dalam ranah kajian praktik politik tetapi tidak atas nama partai politik tertentu.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, akan segera mengeluarkan peraturan tentang larangan kampus tidak boleh untuk kegiatan politik praktis. Dikeluarkannya peraturan ini karena sebentar lagi akan dilangsungkan kampanye pemilihan presiden.

Menurut Nasir, kampus adalah tempat untuk memajukan pendidikan, karena itu tidak boleh digunakan sebagai tempat berpolitik praktis. Jika nantinya KPU telah menetapkan pasangan capres dan cawapres, kemudian kampus berkeinginan mengundang, ia menyatakan perguruan tinggi harus mengundang semua calon tersebut. Untuk mengundang juga perlu izin Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terkait hal tersebut, Johanes Eka menyatakan, Universitas Sanata Dharma belum berencana mengundang capres atau cawapres. Sebab, mengundang pakar ilmu politik dianggap lebih tepat. "Tapi kalau diskusi politik yang melibatkan dua kubu malah mungkin [dilaksanakan], supaya bisa lebih objektif dan seimbang."

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Jogja Djoko Susilo mengatakan, di kampus yang ia pimpin tak akan ada kegiatan politik praktis, sebab sejak dulu hal tersebut sudah dilarang. Lagipula, ujarnya, UNJANI adalah ladang untuk menimba ilmu, keahlian dan keterampilan, sehingga tidak ada kegiatan politik praktis apa pun. "Di [grup] WA pun enggak ada."

Djoko mengaku bukan hanya sangat mendukung langkan Menristekdikti yang akan melarang kegiatan politik praktis, tapi menurutnya, UNJANI telah melakukan hal tersebut sejak dulu kala. Bahkan, mahasiswa pun tidak diizinkan untuk berpolitik praktis. "Kalau di luar silakan. Kalau dalam pagar [kampus] tidak boleh."

Jika politik praktis dibiarkan masuk ke dunia kampus, kata Djoko, akan membawa beberapa efek negatif seperti timbulnya perpecahan akibat menguatnya golongan-golongan tertentu. Menurutnya, saat pemahaman masyarakat masih kurang baik dan demokrasi belum berjalan secara subtantif, maka politik praktis rawan memicu friksi.

UNJANI, kata Djoko, juga tidak ada rencana mengundang calon presiden atau calon wakil presiden. "Nanti omongannya terlalu tinggi. Enggak nyambung sama dunia keilmuan yang sedang digeluti mahasiswa kami. Jadi kalau ngundang, sesuai dengan keilmuan yang ditempuh. Paling tidak bersinggungan, sehingga bermanfaat."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.