Seorang warga melihat laman Belabeliku.com yang merupakan marketplace bagi produk warga Kulonprogo, Kamis (26/7/2018).Harian Jogja-Uli Febriarni
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo akan menyelenggarakan evaluasi pengelolaan laman jejaring sub domain yang dimiliki oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja se-Kulonpogo.
Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Sutarman, mengungkapkan evaluasi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Kulonprogo sebagai smart city, sekaligus mendorong optimalisasi pelaksanaan Peraturan Bupati No.102/2017 tentang Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah dan meningkatkan keterbukaaan informasi publik. "Evaluasi ini dilakukan untuk mengapresiasi dan mendorong kreativitas OPD mempublikasikan kinerja dan meningkatkan layanan elektroniknya," kata dia, Sabtu (22/9/2018).
Ia menambahkan, evaluasi dan penilaian dilaksanakan secara online mulai 14 September hingga 15 November 2018. Kriteria yang dinilai meliputi surat keputusan tim pengelola, tampilan laman, isi atau konten informasi laman, layanan elektronik OPD, pembaruan berita dan penulisan artikel dan dukungan media sosial OPD terhadap laman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD Muhammadiyah Pakel merangkul 60 Taman Kanak-kanak Mitra. Para Kepala TK dan komite TK diundang sebagai bagian dari promosi dan sosialisasi, tentang informasi pendaftaran di SD Muhammadiyah Pakel.
Pakar Forensika Digital UII menilai markas judi online internasional di Jakarta menjadi ancaman serius cybercrime bagi Indonesia.
Long weekend 14–17 Mei 2026 di Jogja dipenuhi agenda wisata, budaya, dan event menarik. Simak rekomendasi lengkapnya di sini.
Pemkab Bantul turunkan tarif pantai barat jadi Rp5.000 per destinasi mulai Juli 2026. Skema baru dinilai lebih adil bagi wisatawan.
Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi Chromebook Rp2,18 triliun. Jaksa juga minta denda dan uang pengganti.
KID DIY fokus pada penguatan informasi kebencanaan hingga tingkat kelurahan. Sistem terpadu disiapkan untuk cegah simpang siur saat darurat.
