RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Bazaar makanan dan produk UMKM di Hartono Mall Jogja menjadi daya tarik pengunjung di libur panjang HUT Ke 73 Republik Indonesia, Jumat (17/8/2018). /Harian Jogja-Holy Kartika N.S
Harianjogja.com, BANTUL--Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (KUKMP) Bantul terus berupaya mendampingi agar semua usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki izin, minimal izin usaha mikro kecil (IUMK).
Sampai saat ini dari 46.378 UMKM, baru 13.674 UMKM yang memiliki IUMK.
Padahal mengurus IUMK gratis melalui kecamatan.
"Yang belum izin ini kebanyakan belum tahu," kata Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, Dinas KUKMP Bantul, Jawahir, Kamis (27/9/2018).
Jawahir mengatakan IUMK wajib dimiliki oleh semua usaha mikro kecil dan menengah. Dengan adanya IUMK, UMKM mendapat kepastian hukum dalam menjalankan usahanya, mendapat pendampingan, dan dapat mengakses modal dari lembaga permodalan, serta akses bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bantul, provinsi, hingga pusat.
Untuk mengurus IUMK pun tidak sulit. Hanya butuh beberapa jam jika persyaratan lengkap IUMK sudah bisa diterbitkan dari kecamatan. Setelah ada IUMK pihaknya juga mudah memfasilitasi UMKM untuk memasarkan produk hasil usahanya melalui festival, pameran di dalam dan luar daerah.
Dinas KUKMP Bantul menargetkan pada 2022 nanti sudah tidak ada UMKM yang tidak berizin. Tahun ini minimal 25% dari UMKM yang belum berizin bisa mengurus izinnya. "Kami terus berikan pengertian jika usahanya sudah legal akan mendapatkan berbagai kemudahan," ujar Jawahir.
Ketua Forum Kewirausahaan Bantul, Deddy Prasetyawan mengatakan banyaknya UMKM yang belum memiliki IUMK sebenarnya bukan kesalahan UMKM, tetapi lebih pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang kurang dalam menyosialisasikan IUMK. Sebab yang ia temukan di lapangan banyak UMKM tidak mengerti cara mengurus IUMK, bahkan tidak mengetahui apa manfaatnya IUMK. Para pengelola usaha mikro, kecil, dan menengah hanya fokus menjalankan usaha.
"Jadi sebenarnya bukan tidak mau mengurus IUMK tetapi lebih pada ketidaktahuan. Kebanyakan yang sudah diinformasikan manfaatnya IUMK dapat mengurus kredit lunak tanpa jaminan dan akses bantuan lebih mudah, pada mengurus izin," kata Deddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Pasien psikiatri anak dan remaja di RS Grhasia mencapai 900 orang. Ketergantungan gadget menjadi salah satu faktor yang banyak ditemukan.
Baznas dan Kemdiktisaintek bekerja sama memperluas akses pendidikan, beasiswa, literasi zakat, hingga pemberdayaan masyarakat.
SIMAK RISKI dikembangkan Pemkot Jogja untuk mengintegrasikan manajemen risiko dengan SAKIP dan mencegah target kinerja terganggu.
Luhut menyebut 50 juta masyarakat miskin desil 1–5 akan menerima bansos digital. Penyaluran ditargetkan mulai 2027 secara cashless.
Kejati DIY menetapkan ABW sebagai tersangka dugaan korupsi kelonggaran tarik pinjaman senilai sekitar Rp1,66 miliar di Wonosari.