Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Bromo
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Ilustrasi. /Solopos-Agoes Rudianto
Harianjogja.com, BANTUL-Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Bantul tahun ini menghabiskan anggaran lebih kurang Rp8 miliar. Dana tersebut sudah dianggarkan melalui pemerintah desa yang menyelenggarakan pilkades.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa, Sekretariat Daerah Bantul, Jazim Azis mengatakan anggaran pilkades sebesar itu berdasarkan hasil penghitungan per daftar pemilih tetap (DPT) sebesar Rp25.000. Semakin banyak pemilih di desa tertentu semakin besar anggarannya.
Anggaran tersebut digunakan untuk proses seleksi kepala desa, proses pemilihan, hingga pelantikan nanti.
"Khusus yang bakal calonnya lebih dari lima orang, maka kami berikan subsidi lagi sebesar Rp20 juta untuk diseleksi karena calon kepala desa maksimal lima orang tiap desa," kata Jazim, Kamis (4/10/2018)
Pilkada serentak tahun ini akan diselenggarakan pada 14 Oktober mendatang. Total ada 87 calon dari 32 desa dan 15 kecamatan yang menyelenggarakan pilkades. Para kepala desa terpilih nantinya akan dilantik secara bersamaan 30 hari setelah pemilihan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Jadwal SIM Keliling Jogja Selasa 29 September 2026 tersedia di sejumlah lokasi. Cek jam layanan, syarat perpanjangan SIM A dan SIM C.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 29 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.
Pemilih lintas domisili diminta diatur dalam revisi UU Pemilu, termasuk soal representasi politik bagi warga yang mencoblos jauh dari daerah asal.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Dua narapidana Lapas Cibinong diperiksa setelah ditemukan Ombudsman di area SAE yang disebut sebagai klaster mewah.