Gunungkidul Ajukan 370 Formasi CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
Ilustrasi upah/JIBI-Harian Jogja
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Serikat pekerja di Gunungkidul berharap ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 paling sedikit 7,5 % dari upah yang berlaku sekarang. Tuntutan ini tidak lepas dari inflasi yang berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sekretaris DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gunungkidul Agus Budi Santoso mengatakan, permintaan kenaikan upah merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh serikat pekerja. Menurut dia, tuntutan tersebut juga sebagai bagian dari upaya memberikan kesejahteraan bagi pekerja. “Harus ada kenaikan, sebab jika tidak maka kehidupan buruh dan pekerja akan semakin berat,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/10/2018).
Agus menjelaskan, untuk besaran kenaikan, SPSI akan mengusulkan paling sedikit 7,5% dari UMK yang berlaku pada saat ini Rp1.454.200. “Kalau realisasinya bisa lebih tinggi maka akan semakin baik lagi,” tuturnya.
Menurut dia, usulan untuk menaikan UMK tidak lepas dari kondisi di lapangan terkait dengan harga kebutuhan pokok dan laju inflasi. Oleh karenanya, tuntutan tersebut dinilai wajar dan harapannya bisa dipenuhi. “Apa-apa sekarang mahal, jadi lumrah kalau kami meminta ada kenaikan upah di tahun depan,” katanya lagi.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul, Budiyono. Menurut dia, usulan untuk menaikan upah tidak lepas dari kondisi di masyarakat yang berkaitan dengan harga-harga kebutuhan pokok.
“Memang untuk pembahasan upah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang Pengupahan, dengan mekanisme penetapan berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi kami tetap akan berjuan agar upah buruh bisa naik,” katanya.
Menurut dia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul akan menggelar pertemuan tripartit antara serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah. “Baru akan dirapatkan dan pembahasan mulai dilakukan di minggu depan. Nanti pada saat rapat, kami akan kabari sehingga tahu perkembangan dari pembahasan UMK 2019,” tutur Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
UUD 1945 dan UU MD3 mengatur pengisian jabatan wapres yang kosong. Presiden mengusulkan dua calon, MPR memilih penggantinya.
Pada momentum Peringatan Hari Pahlawan 2026, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk meneladani semangat pahlawan
Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 2026. Hoegeng, Ali Sadikin, dan Margono masuk dalam daftar.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan rencana pembangunan ulang Stadion Mandala Krida mulai 2028 dan mekanisme penetapan UMK DIY 2027.
Pembangunan jalan wisata Kepek-Ngobaran di Gunungkidul belum berlanjut pada 2026. Pemkab masih mengupayakan bantuan IJD dan DAK.