UMKM Kesulitan Susun Laporan Keuangan

Harianjogja.com, BANTUL—Salah satu hambatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kesulitan mengakses permodalan pada lembaga kredit formal. Lantaran kini sudah banyak pembiayaan UMKM tanpa agunan, namun salah satu faktor yang jadi kendala adalah banyaknya pelaku UMKM belum memiliki laporan keuangan usaha.

Padahal pembukuan berfungsi sebagai alat kontrol pertumbungan dan perkembangan usaha, pengendalian keuangan usaha, mengetahui kekayaan dan laporan laba, bahan penilaian kesehatan usaha, dan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan usaha.

BPR Bank Bantul, sebagai salah satu perusahaan daerah milik Pemkab Bantul yang memiliki peran pemberdayaan UMKM menggelar pelatihan dan motivasi laporan keuangan sederhana untuk pelaku UMKM selama dua hari 23-24 Oktober di Desa Wonokromo, Pleret, dan Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.

Direktur BPR Bank Bantul, Heri Sutanto mengatakan tidak adanya pembukuan keuangan menjadi salah satu persoalan UMKM. Selain itu ada beberapa persoalan lain seperti belum memiliki status badan hukum, tidak ada pembagian tugas yang jelas dalam mengelola usaha, dan masalah pengadaan bahan baku yang tidak stabil.

Heri memaparkan sebagian besar UMKM tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, padahal kemampuan mengelola keuangan pribadi atau keluarga berpengaruh pada pengelolaan keuangan usaha. Dan pengelolaan keuangan adalah aspek penting bagi usaha. "Usaha apapun tanpa kemampuan pengelolaan keuangan yang baik adalah usaha yang cepat bangkrut," kata Heri di Aula Balai Desa Wonokromo, Pleret, Bantul, Rabu (24/10).

Dalam memfasilitasi pembiayaan UMKM, BPR Bank Bantul sudah meluncurkan berbagai program. Bukan hanya menerima simpanan dana masyarakat, tapi juga menyalurkan kredit kepada UMKM dengan proses yang cepat dan persyaratan sederhana.

Akses permodalan tersebut di antaranya adalah Kredit Projo atau kredit produktif dan terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, UMKM untuk kebutuhan modal kerja dan investasi dengan jangka waktu sampai 84 bulan.

Dia menambahkan masih ada Kredit Kesejahteraan Keluarga (KesGa), yakni kredit kelompok yang diberikan dengan sistem tanggung renteng kepada kelompok yang beranggotakan binaan Pemkab Bantul. Selain itu ada Kredit Projo Bakul adalah kredit untuk kelompok yang berbasis komunitas pedagang pasar tradisional dan pedagang di kampung-kampung.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (KUKMP) Bantul, Sulistyanta mengakui kebanyakan pelaku UMKM masih mengandalkan ingatan untuk menghitung berapa banyak uang yang dibelanjakan atau hasil perolehan penjualannya. "Yang mereka pentingkan biasanya berapa uang diterima dan berapa dibelanjakan. Walaupun memiliki catatan biasanya hanya catatan nota dan buku pembayaran," kata dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.