RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Sejumlah siswa SD Seropan saat mengerjakan soal USBN di ruangan yang telah lama tidak dipakai, Kamis (3/5/2018)./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, BANTUL—Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) diusulkan naik pada tahun depan. Rencana yang diusulkan oleh kalangan legislatif Bantul itu berlaku untuk sekolah negeri dan swasta.
Anggota Komisi D DPRD Bantul, Sigit Nursyam Priyanto, mengatakan usulan kenaikan Bosda sudah dibahas bersama Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul dalam rapat koordinasi yang digelar beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, kata dia, usulan besaran kenaikan Bosda per siswa untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP) sebesar Rp600.000, naik Rp100.000 dari yang sebelumnya hanya Rp500.000. Sementara untuk jenjang SD naik Rp50.000 dari Rp350.000 menjadi Rp400.000. “Tidak hanya sekolah negeri, SMP dan SD swasta juga kami usulkan naik," kata Sigit kepada Harian Jogja, Kamis (1/11).
Adapun besaran kenaikan untuk SMP dan SD swasta, kata dia juga berkisar Rp100.000 dan Rp50.000. Per siswa SMP swasta diusulkan naik jadi Rp550.000 dari sebelumnya Rp450.000 per tahun. Sementara siswa SD Rp350.000 dari sebelumnya Rp300.000 per tahun.
Demikian juga dengan madrasah sanawiah (MTs) dan madrasah ibtidaiah (MI). Untuk kedua jenjang pendidikan itu, dia juga bakal mengusulkan kenaikan yang sama.
Kendati masih dalam bentuk usulan, namun hal itu kata Sigit sudah ada kesepakatan antara Dewan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). "Insyaallah akan kami kawal usulan kenaikan Bosda ini sampai disahkan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sigit tak menampik usulan kenaikan nominal Bosda per siswa per tahun itu nilainya masih jauh dari kebutuhan siswa. Pihaknya juga berlu melihat kebutuhan anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Ia berharap adanya kenaikan Bosda dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Bantul.
Sayangnya, soal usulan kenaikan itu justru belum mendapat tanggapan dari Disdikpora Bantul. Kepala Disdikpora Bantul Didik Warsito dan Sekretaris Disdikpora Daeng Daeda belum bisa dihubungi. Sedangkan Kasi Sarana dan Prasarana Disdikpora Bantul Tri Rahayu saat dimintai konfirmasi tidak berani berkomentar soal kenaikan Bosda tersebut.
Dalam draf hasil pembahasan rencana kenaikan Bosda tahun depan antara Dewan dan TAPD yang diperoleh Harian Jogja diketahui rancangan besaran Bosda pada 2019, untuk SMP negeri sebesar Rp15, 9 miliar, naik dari tahun ini Rp12, 5 miliar. Untuk SD negeri Rp23, 6 miliar, naik dari tahun sebeumnya yang Rp20, 5 miliar.
Adapun rencana besaran Bosda untuk SMP swasta dan MTs yang skemanya berupa dana hibah sebesar Rp7, 7 miliar, dan SD dan MI Rp4, 8 miliar, serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp26, 6 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
iOS 27 hadir dengan Siri AI cerdas, fitur grammar dan proofreading, serta pencarian Spotlight real-time. Jadwal rilis akhir tahun 2026. Simak fitur lengkapnya!
MK memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh lagi menggunakan dana pendidikan setelah masa transisi. Pemerintah diminta menyiapkan pos anggar
Menurut Survei Profil Internet Indonesia 2025 dari APJII, penetrasi internet di DI Yogyakarta menembus 91,18 persen, tertinggi kedua nasional
Spider-Man: Brand New Day tembus 1 juta penonton di Indonesia dalam 2 hari. Rekor pembukaan terbesar 2026, menggeser The Odyssey. Simak sinopsis dan dampaknya!
PT Prodia Widyahusada Tbk (Prodia/IDX: PRDA), jaringan laboratorium klinik swasta terbesar di Indonesia, membukukan pendapatan sebesar Rp1,11 triliun