Harga Rumah Melambung, Bantul Andalkan Rumah Subsidi dan Rusunawa

Harianjogja.com, BANTUL— Harga rumah yang semakin sulit dijangkau keluarga muda dan pekerja bergaji minim mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas hunian yang telah disediakan pemerintah.

Pilihan tersebut di antaranya rumah bersubsidi dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tersebar di Kabupaten Bantul. Kedua fasilitas tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum mampu membeli rumah komersial maupun memiliki rumah sendiri.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Bantul, Erwin Prasmanta mengatakan penyediaan rumah bersubsidi dilakukan bersama pengembang dengan dukungan subsidi dari pemerintah.

Menurut dia, skema rumah subsidi dapat membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan kemampuan membeli rumah dengan harga komersial.

“Perumahan bersubsidi ini bisa jadi salah satu pilihan karena harganya masih cukup terjangkau," katanya, Kamis (17/9/2026).

Empat Rusunawa di Bantul Jadi Alternatif Hunian

Erwin mengakui belum dapat menyebutkan jumlah rumah bersubsidi yang dibangun di Bantul pada tahun ini. Namun, selain rumah subsidi, Pemkab Bantul juga menyediakan empat rusunawa yang terutama diperuntukkan bagi pekerja.

Hunian vertikal tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum mampu memiliki rumah sendiri. Terlebih, harga tanah dan rumah yang semakin tinggi menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Tingkat keterisian empat rusunawa di Bantul saat ini rata-rata telah mencapai lebih dari 60%. Meski demikian, masih terdapat sejumlah unit yang dalam proses perbaikan.

Perbaikan tersebut antara lain mencakup ruangan dan pengecatan. Setelah perbaikan selesai, unit rusunawa dapat kembali dimanfaatkan.

“Empat rusunawa itu cukup tinggi peminatnya karena harga sewanya sangat murah,” ujarnya.

Pendataan Warga yang Membutuhkan Rumah Tidak Mudah

Di sisi lain, Erwin mengatakan persoalan kebutuhan rumah di Bantul tidak sesederhana melihat apakah seseorang telah memiliki rumah atau belum.

Pemerintah menghadapi tantangan untuk mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian. Salah satu persoalannya adalah satu bangunan rumah kerap dihuni oleh lebih dari satu keluarga.

Kondisi tersebut banyak ditemukan di Bantul. Dalam satu rumah, misalnya, dapat tinggal orang tua, anak, hingga keluarga lain dalam satu bangunan.

Secara administrasi, sebagian penghuni bisa saja belum memiliki rumah sendiri. Namun, dari sisi kondisi tempat tinggal, rumah yang mereka tempati sebenarnya masih layak dan memiliki ukuran yang cukup besar untuk dihuni beberapa keluarga.

“Banyak. Dan itu rumahnya gede-gede. Bisa untuk beberapa KK. Itu dikatakan tidak punya rumah padahal rumahnya bagus, gede,” ujar Erwin.

Kondisi tersebut membuat pendataan kebutuhan hunian harus dilakukan secara lebih cermat. Pemerintah perlu memastikan program perumahan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pendataan tidak cukup hanya berdasarkan kepemilikan rumah atas nama pribadi. Kondisi kepemilikan serta keterhunian rumah secara faktual juga perlu menjadi pertimbangan agar program perumahan pemerintah di Bantul dapat tepat sasaran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.