Nelayan Gunungkidul Dilatih Sertifikasi SKN, Keselamatan Jadi Fokus Utama
Nelayan Gunungkidul mendapat pelatihan SKN, pembekalan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberdayaan ekonomi bagi istri nelayan.
Kondisi Pantai Baron, Gunungkidul, Sabtu (11/8/2018)./Istimewa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Ketua DPW Nasdem DIY Subardi meminta kepada Pemkab Gunungkidul untuk serius dalam menata kawasan pantai. Pasalnya kebijakan ini tidak hanya berdampak pada perkembangan sektor pariwisata, tetapi juga berpengaruh terhadap niatan investor yang ingin menanamkan modalnya di Gunungkidul.
Menurut dia, para investor butuh kejelasan karena hal ini menyangkut rencana bisnis yang akan dikembangkan. Salah satunya adalah berkaitan dengan regulasi yang bisa mendukung pengusaha untuk berinvestasi.
“Harus ada regulasi yang jelas sehingga kawasan pantai bisa tertata dengan baik. Namun yang tak kalah penting adalah investor tetap tertarik untuk menanamkan modalnya. Jangan sampai kesalahan dalam menetapkan regulasi malah bisa membuat investor kabur,” kata Subardi kepada wartawan, Kamis (29/11/2018).
Menurut dia, potensi pariwisata di Gunungkidul sangat luar biasa. Hal ini tidak lepas dari keberadaan destinasi yang beranekaragam dan memiliki karakteristik yang khas.
Hanya saja, sambung Subardi, potensi ini belum dilirik oleh Pemerintah Pusat. Sebagai buktinya, sampai sekarang belum masuk ke program prioritas nasional dalam pengembangan di sektor kepariwisataan.
“Masih kalah dengan Borobudur. Jadi untuk pengembangan, bupati harus dibantu dan ada sinergitas antara pemerintah, masyarakat hingga investor,” tuturnya.
Dia menuturkan, untuk pengembangan kepariwisataan di Gunungkidul butuh modal yang sangat besar. Ia menyakini, pemkab tidak bisa sendirian karena dana yang dimiliki sangat terbatas.
“Tidak hanya ratusan miliar, tapi nilainya sudah mencapai triliuan rupiah. Jadi dalam pengembangan harus ada partisipasi dari pemodal besar dan juga pemerintah pusat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono mengungkapkan pemkab terus melakukan kajian terkait dengan wacana penataan kawasan pantai. rencananya di 2019, penataan akan menyasar kawasan Pantai Baron.
“Sudah kami persiapkan dan saya yakin di tahun depan, kawasan Baron sudah mulai bisa ditata,” kata Drajad.
Menurut dia, untuk penataan kawasan Pantai Baron, pemkab membutuhkan anggaran mencapai Rp59 miliar. Rencananya, dana ini selain untuk penataan, juga dimanfaatkan melengkapi fasilitas yang ada seperti instalasi pengolahan limbah, area parkir, tempat souvenir, kuliner hingga akses keluar masuk area pantai.
“Dengan dana itu, saya yakin 100 persen, wajah pantai Baron akan berubah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Nelayan Gunungkidul mendapat pelatihan SKN, pembekalan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberdayaan ekonomi bagi istri nelayan.
KBRI Bangkok mengimbau WNI di Thailand memantau cuaca dan kondisi jalan untuk mengantisipasi banjir hingga 7 Oktober 2026.
Hashim mundur dari WIFI. Pengamat menilai Internet Rakyat dan pemanfaatan spektrum 1,4 GHz tetap berjalan sesuai komitmen perusahaan.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan UMKM secara merata hingga tingkat kampung melalui promosi, pemasaran, dan dukungan berkelanjutan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 99,1 juta jiwa pada 2026 dan ditargetkan mencapai 130 juta jiwa.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.