Satgas Debottlenecking Terima 142 Aduan Investasi di RI
Satgas debottlenecking pemerintah menerima 142 aduan hambatan usaha hingga Mei 2026 dan menyelesaikan 45 kasus investasi.
Kepala Bappeda Bantul, Ari Budi Nugroho. - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL—Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul menggelar Focus Group Discusion (FGD) Master Plan Penataan pantai selatan daerah itu guna menyusun rencana komprehensif yang menggambarkan keseluruhan proyek dalam penataan sepanjang pantai selatan.
"Penyusunan master plan perencanaan penataan pantai selatan Bantul ini untuk menyediakan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan pantai selatan di Bantul," kata Kepala Bappeda Bantul Ari Budi Nugroho dalam disela FGD tersebut di Bantul, Senin.
Selain itu, kata dia, FGD yang diikuti berbagai instansi terkait di lingkungan Pemda DIY dan Pemkab Bantul dan tim ahli tersebut guna membangun sinergitas harmonisasi berbagai sektor dan menjaga keberlanjutan dalam pengembangan pantai selatan.
Kemudian, kata dia, juga memberikan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan pantai selatan yang lebih terinci.
"Jadi, penyelenggaraan FGD untuk mengumpulkan wawasan mendalam terhadap master plan pantai selatan melalui diskusi terarah, FGD digunakan untuk memahami pendapat sikap dan persepsi peserta, serta memfasilitasi dialog produktif untuk mencapai kesepakatan," katanya.
Ari mengatakan, FGD yang dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kontrak antara Bappeda Bantul dengan penyedia dalam melaksanakan paket pekerjaan pengadaan jasa konsultasi dan perencanaan master plan pantai selatan Bantul.
"Tujuan FGD untuk menyamakan setiap persepsi terhadap rencana pengembangan pantai selatan untuk melahirkan kesepakatan rencana pengembangan pantai selatan yang akan dituangkan dalam bentuk master plan penataan pantai selatan," katanya.
BACA JUGA: Bupati Bantul Ajak Masyarakat Manfaatkan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan dengan FGD tersebut harapannya dapat disepakati adanya konsep pengembangan pantai selatan melalui perencanaan yang komprehensif, dan nantinya bisa memberikan dampak di berbagai sektor.
"Perencanaan pengembangan pantai selatan harus melalui satu perencanaan yang komprehensif, karena pantai selatan yang berada di Bantul mulai terkoneksi dari arah barat maupun timur, sehingga terbuka peluang pengembangan ekonomi dan sosial di masa depan," katanya.
Bupati Bantul mengatakan, salah satu program unggulan yang telah ditetapkan pemerintah di masa kepemimpinannya lima tahun ke depan ada dua hal, yang pertama pembangunan dermaga pendaratan ikan, kemudian restorasi gumuk pasir.
"Pemkab Bantul terus mematangkan dua program unggulan ini. Karena pantai selatan ini merupakan satu kesatuan perencanaan tata ruang, sehingga restorasi gumuk pasir dan pembangunan dermaga pendaratan ikan harus masuk dalam master plan kawasan pantai selatan kita," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Satgas debottlenecking pemerintah menerima 142 aduan hambatan usaha hingga Mei 2026 dan menyelesaikan 45 kasus investasi.
Sebanyak 1.738 SPPG disuspend untuk perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perketat pengawasan dan buka kanal pengaduan.
Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK. Simak isi surat edaran terbaru dan penjelasan lengkap terkait Putusan MK 2026.
Bank Jateng resmi meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) UNS dan Gedung UNS Smart yang berlokasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Sebanyak 38 jembatan di Gunungkidul mulai rusak ringan hingga sedang. Pemkab pastikan masih aman dan lakukan perbaikan bertahap.
KPK sita kontainer suku cadang ilegal di Semarang terkait kasus korupsi Bea Cukai. Sebelumnya, uang Rp5,19 miliar juga disita.