Pajak Rumah Makan di Gunungkidul Belum Optimal

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Wakil Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul Edi Susilo menilai penarikan pajak restoran dan rumah makan belum maksimal. Hal ini pun berdampak terhadap capaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran.

“Memang belum optimal dan harus dilakukan perbaikan agar hasilnya bisa maksimal. Apalagi dari sisi potensi pertumbuhan restoran dan rumah makan di Gunungkidul sangat pesat,” kata Edi kepada Harianjogja.com, Selasa (25/12/2018).

Menurut dia, indikasi tidak optimalnya penarikan terlihat dari pajak yang disetorkan. Meski tidak menyembut nama rumah makan, Edi mengaku mendapatkan informasi ada pengusaha dengan omzet besar hanya membayar pajak kurang dari Rp100.000 per bulan. Padahal, sambung Edi, sesuai dengan peraturan, setiap konsumen dikenakan pajak 10% dari harga yang dibeli.

“Kalau hanya Rp100.000, jelas tidak masuk akal. Kalau seperti ini, siapa yang salah? pemkab atau pengusahanya yang nakal,” tuturnya.

Menurut dia, potensi kebocoran pendapatan ini harus ditekan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan dengan melakukan penarikan pajak secara online. Edi mengakui, pembayaran berbasis online sudah pernah direkomendasikan oleh anggota Komisi B DPRD Gunungkidul. Hanya saja, usulan ini belum ditindaklanjuti hingga sekarang.

“Belum ada realisasinya,” katanya.

Edi menambahkan, dengan sistem online, pendapatan dari pajak restoran dan rumah makan dapat dimaksimalkan. “Potensinya sangat besar dan ini bisa menjadi sumber alternatif PAD, selain dari retribusi wisata. Apalagi perkembangan rumah makan dan restoran juga sejalan dengan pesatnya pariwisata di Gunungkidul,” kata mantan Kepala Desa Kedungpoh ini.

Di awal tahun ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul telah mewacanakan memberikan mesin tapping box kepada pengusaha rumah makan. Namun demikian, mesin berjumlah 12 unit kembali ditarik karena adanya keberatan dari pengusaha yang merasa pemberian dilakukan secara tebang pilih.

“Memang kami tarik kembali karena beberapa pertimbangan, salah satunya masukan dari pengusaha,” kata Sekreataris BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono beberapa waktu lalu.

Menurut dia, meski telah menarik mesin tapping box yag berfungsi untuk merekam data transaksi sehingga ada kepastian masalah pajak, pemkab akan tetap melaksanakan program ini. “Kita masih lakukan kajian, tapi ke depan pemasangan mesing tapping box di hotel dan rumah makan akan kami jalankan. Ini dilaksankaan sebagai upaya memaksimalkan pajak hotel dan restoran di Gunungkidul,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.