Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu
Pemerintah targetkan 100.000 siswa kurang mampu masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis tanpa pungutan.
Ilustrasi kemiskinan./JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo merencanakan pemberian bantuan swadaya pembenahan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun ini hanya untuk 512 unit rumah. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan tahun lalu yang mencapai 797 unit rumah.
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kulonprogo Suparno mengatakan secara keseluruhan di Kulonprogo terdapat sekitar 15.000 unit rumah masuk kategori RTLH. Ia mengaku sulit untuk mengentaskan total RTLH tersebut karena tiap tahun rata-rata hanya ratusan RTLH saja yang bisa dientaskan.
“Pembenahan tiap tahun tidak signifikan jumlahnya. Tahun ini saja jumlahnya berkurang dibanding tahun lalu,” katanya kepada Harian Jogja, Selasa (15/1/2019). Suparno mengatakan sumber pembiayaan dalam pemberian bantuan RTLH berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurut Suparno, total masing-masing unit RTLH akan mendapat bantuan swadaya sebesar Rp15 juta. Nantinya, masyarakat penerima bisa mengelola bantuan itu secara swadaya. Masyarakat bisa juga menambahkan biaya pembenahan seperti untuk biaya tukang ataupun biaya operasional lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Presiden Prabowo menghadiri KTT ASEAN-Australia ke-6 di Manila, Filipina, sebagai bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-49 pada 14–17 November 2026.
BPS mencatat harga cabai merah nasional Rp73.743 per kg pada minggu kedua November 2026, sedangkan cabai rawit mencapai Rp83.643 per kg.
Polri mengungkap TPPU dari judi online dan memblokir 322 rekening dengan total aset sekitar Rp28 miliar. Simak modus sindikatnya.
APBD Kulonprogo hanya mampu membiayai satu lokasi Spamdes per tahun. Perluasan layanan 2027 mengandalkan Danais DIY dengan sasaran ratusan sambungan rumah.
MPR mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran dari 2 menjadi 9 Desember 2026.