RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
ILustrasi Politik uang/JIBI-Reuters
Harianjogja.com, BANTUL—Desa Murtigading, Kecamatan Sanden ditetapkan sebagai desa percontohan nasional antipolitik uang dalam Pemilu 2019. Jauh sebelum desa-desa ramai deklarasi antipolitik uang, warga Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Bantul, ternyata sudah memiliki tim antipolitik uang bernama Tim 11 Sukarelawan Antipolitik Uang (APU) sejak 2016 lalu.
Koordinator Advokasi Tim 11 Sukarelawan APU Murtigading, Fauzi Ahmad Noor, mengatakan tim tersebut lahir jelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2016. Kala itu sejumlah warga jengah dengan adanya bagi-bagi uang setiap menjelang pemilihan tingkat desa maupun nasional.
Dari situlah, kata dia, masyarakat sepakat untuk membentuk sukarelawan antipolitik uang, "Waktu itu ada 11 sukarelawan dari berbagai profesi ada guru, PNS, kontraktor, dan buruh, lembaga swadaya masyarakat," kata Fauzi kepada Harian Jogja, Senin (4/3/2019).
Saat itu tim juga menggelar deklarasi antipolitik uang dan menghadirkan semua kontestan kepala desa Murtigading untuk menyampaikan visi misi dan program selama menjabat. Lambat laun banyak warga yang ingin bergabung dan siap melaporkan jika ada indikasi bagi-bagi uang.
Selesai pilkades, kata Fauzi, banyak usulan agar Tim 11 APU dilanjutkan sampai Pemilu 2019. Akhirnya tim kembali berkumpul dan menyusun kembali kegiatan, salah satunya deklarasi APU 24 calon anggota legislatif DPRD Bantul dari berbagai partai politik pada 24 Februari lalu.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Bantul Suharsono, kepala desa, camat, panitia pengawas tingkat kecamatan, dan perwakilan Bawaslu Bantul dan DIY.
Kini tim bertambah menjadi 13 orang, dan sukarelawan juga bertambah, masing-masing dusun dari total 18 dusun di Desa Murtigading mengirimkan dua sukarelawan APU. "Namun karena namanya terlanjut dikenal tim 11, maka tetap dipertahankan walaupun anggota dan sukarelawan bertambah banyak," kata Fauzi.
Kegiatan-kegiatan tim pun semakin banyak. Tidak hanya sekadar memantau gerak-gerik calon yang membagi-bagikan uang dalam bentuk lainnya. Namun juga sosialisasi sampai tingkat keluarga. “Kami berharap kampanye antipolitik uang menggema sampai tingkat keluarga,” ucap dia.
Anggota Bawaslu Bantul, Supardi mengatakan Tim 11 APU Desa Murtigading menjadi cikal bakal kampanye antipolitik uang, tak hanya di Bantul, namun juga di Indonesia. "Tim ini jadi percontohan tingkat DIY bahkan nasional dan sekarang sudah banyak dicontoh oleh desa lain," kata Supardi. Selain Murtigading, kata dia, kini sudah ada Desa Srigading, Kecamatan Sanden yang sudah mendeklarasikan desa antipolitik uang.
Dalam waktu dekat rencananya ada enam desa yang akan mendeklarasikan diri, yakni Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri; Desa Triharjo, Kecamatan Pandak; Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon; Desa Temuwuh, Kecamatan DlingoDesa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan; dan Desa Pleret, Kecamatan Pleret.
Dia mengaku desa antipolitik uang di Bantul memang belum banyak. Pasalnya sejak awal masyarakat tak hanya mengutamakan deklarasi, namun lebih pada kualitas dan komitmen sukarelawan dalam memerangi politik uang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Menhub Dudy Purwagandhi mengganti Dirjen Hubla Muhammad Masyhud dengan Lollan Panjaitan sebagai bagian dari evaluasi internal Kemenhub.
Tekanan akademik, tuntutan awal karier, hingga proses pencarian jati diri dapat menjadi sumber stres bagi kelompok dewasa muda.
Pengajar Ponpes Ash Sholihah di Sleman ditahan terkait kasus kekerasan seksual terhadap alumni santriwati dan terancam 12 tahun penjara.
Berkas Febrie Adriansyah telah P-21 dan dilimpahkan ke Kejari Jaksel. Tim hukum siap menguji bukti dan tuduhan jaksa di persidangan.
Pengalihan 60% saham Whoosh ke pemerintah melalui Kemenkeu kini masuk tahap finalisasi, disertai due diligence dan evaluasi nilai saham.