Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Ilustrasi./Harian Jogja
Harianjogja.com, BANTUL--Kepolisian Resor Bantul kembali memeriksa saksi dalam kasus kekerasan dan perusakan yang terjadi di Simpang Tiga Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Saksi yang dipanggil pada Senin (4/3/2019) siang adalah Edi Haryanto alias Yanto Gombloh.
Yanto Gombloh merupakan ketua Laskar Arafat atau organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) khittah atau PPP versi Muktamar Jakarta pimpinan Humprey Djemat. PPP khittah bersebrangan dengan PPP pimpinan Romahurmuziy.
Yanto dimintai keterangan oleh penyidik sekitar dua jam. Dalam proses pemeriksaan ini diwarnai pengerahan massa. Ada puluhan orang yang hadir di depan Markas Polres Bantul. Beberapa orang ikut mengawal ke dalam Polres.
Banyaknya orang yang datang, membuat polisi harus menutup jalan sementara depan Mapolres Bantul. Penutupan jalan dilakukan dari mulai Simpang Empat Gose dan Simpang Empat Paseban, Jalan Jenderal Sudirman. Sejumlah polisi berseragam dan bersenjata lengkap terlihat berjaga depan Mapolres.
Hidayat Saifullah, ketua Laskar Suara Jihad mengatakan massa yang hadir merupakan perwakilan dari 25 laskar atau organisasi sayap PPP. Mereka yang hadir, kata dia, bukan hanya laskar PPP khittah, namun juga PPP pimpinan Romahurmuziy. "Ada laskah khittah ada yang bukan khittah. Semua ke sini untuk memberi dukungan moril [kepada Yanto Gombloh]," kata Hidayat.
Pria yang akrab disapa Kelik itu tidak banyak mengomentari soal kasus perusakan di Tembi namun datang ke Polres hanya bagian dari bentuk dukungan terhadap ketua Laskar Arafat. Soal kasus di Tembi ia menyerahkan sepenuhnya pada polisi.
Kelik mengatakan semua laskar sayap PPP menginginkan pemilu berjalan aman dan damai. Namun demikian, ia pribadi tidak bisa mengendalikan massa. Karena itu ia berharap saat ada konvoi laskar PPP, laskar lainnya tidak ikut keluar.
"Kemarin pas PPP keluar mending yang lain enggak kelihatan dulu. Terkadang anak-anak lihat yang lain kelihatan bergerombol gimana ya?" ucap Kelik.
Sementara itu Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul, AKP Rudy Prabowo mengatakan pemeriksaan Yanto bagian dari upaya mengumpulkan keterangan untuk mencari siapa pelaku yang berbuat tindak pidana perusakan dan kekerasan di Simpang Tembi.
"Ada sekitar 20 pertanyaan yang kami tanyakan seputar peristiwa di Tembi," kata Rudy. Sebelumnya polisi juga memanggil pengurus laskar Babat atau simpatisan PDIP, dan beberapa pengurus DPC PDIP ada Jumat pekan lalu.
Hingga saat ini total sudah 11 saksi yang diperiksa atau dimintai keterangan. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Rudy mengaku masih butuh keterangan dan bukti lainnya untuk menangkap pelaku dalam peristiwa tersebut. Dalam kasus tersebut ia hanya fokus menindaklanjuti adanya laporan tindak pidana perusakan dan kekerasan sesuai Pasal 170 KUHP.
Sebagaimana diketahui bentrokan dua kelompok simpatisan partai politik terjadi pada Minggu (24/2/2019) siang di Simpang Tiga Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Dua kelompok tersebut yakni laskar Babat dan laskar Arafat.
Bentrokan bermula dari adanya konvoi laskar Arafat dari Jalan Parang Tritis hendak ke arah Jejeran. Namun sampai Simpang Tiga Tembi ada kelompok laskar Babat yang sedang berkumpul untuk mengikuti acara di kantor DPC PDIP Bantul. Dalam bentrokan tersebut delpan motor milik kader PDIP dirusak, dan satu orang dianiaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Defisit APBD-P Bantul 2026 membesar menjadi Rp154 miliar. Bupati Abdul Halim Muslih meminta OPD memperketat efisiensi anggaran.
Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman dituntut tujuh tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan THR terhadap pimpinan OPD.
Inspira Roasters kembali menggelar Mindbrewing #4, ajang tahunan menjadi wadah edukasi dan diskusi bagi coffee enthusiasts hingga pelaku industri kopi nasional
Komisi XIII DPR akan memeriksa Lapas Cibinong untuk mencocokkan data dan menindaklanjuti perbedaan temuan Ombudsman dan Kemenimipas.
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.