KPU Bantul Klaim Keterisian KPPS Sudah 99%

Harianjogja.com, BANTUL—Pendaftaran KPPS Bantul yang semula dibuka sampai 12 Maret lalu, diperpanjang sampai dengan hari ini, Kamis (14/3/2019). Hal ini dikarenakan beberapa desa belum memenuhi batas minimal petugas KPPS, yaitu tujuh petugas.

KPU Bantul membutuhkan setidaknya 21.280 petugas KPPS serta 6.080 petugas ketertiban untuk bertugas di 3.040 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kabupaten Bantul. “Informasi yang saya dapatkan sudah 99 persen dari 75 desa yang sudah terpenuhi. Jadi hari ini nanti sudah tidak perlu perpanjangan lagi,” kata Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho kepada Harian Jogja, Kamis.

Beberapa poin dalam seleksi KPPS di antaranya, administrasi, independensi dan profesionalitas. Setelah tahap pendaftaran dan seleksi ini, seluruh KPPS ditargetkan sudah terbentuk di 75 desa pada 27 Maret mendatang.

Masa kerja KPPS dimulai pada 10 April sampai penghitungan suara selesai yakni pada 17 April. Nantinya, kata Didik, masing-masing petugas KPPS mendapatkan honor sebesar Rp.550.000 untuk Ketua KPPS, Rp500.000 untuk anggota KPPS, dan Rp400.000 untuk petugas ketertiban.

Rian Budiarto, petugas PPS Trimulyo mengatakan sulitnya PPS merekrut KPPS salah satunya adalah karena honor yang rendah. Kendati secara nominal honor KPPS lebih besar dibanding 2014, namun secara beban kerja pemilu kali ini lebih besar karena pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan berbarengan. “Hal ini juga yang membuat kami kesulitan untuk merekrut PPS. Beberapa warga mempertanyakan kenapa honornya sedikit, padahal pekerjaannya double, Pileg dan Pilpres jadi satu,” kata dia

Dia berharap ke depannya KPU harus lebih memikirkan honorarium KPPS dan penyelenggara pemilu lainnya. Karena dengan honor yang sepadan, proses perekrutan bisa berjalan lebih mudah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.