Anggota DPRD Gunungkidul dari PKB Terancam PAW, Ini Sebabnya
Ibnu Sugeng Riyanto terancam PAW dari DPRD Gunungkidul setelah diberhentikan dari seluruh tugas partai oleh PKB.
Ilustrasi PNS/JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Gara-gara tersandung masalah cinta, enam orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gunungkidul kena sanksi penurunan pangkat. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul mengingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) tentang pentingnya menjaga kedisiplinan dan perilaku dalam menjalankan tugas. Pasalnya, jika terbukti melanggar bisa dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Salah satunya penurunan pangkat selama tiga tahun.
Berdasar data dari BKPP Gunungkidul, pada 2018 ada enam PNS yang diturunkan pangkatnya karena tersandung masalah percintaan. Rinciannya, seorang pegawai terbukti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo); satu PNS nikah siri, dan empat pegawai lainnya tersangkut masalah perceraian namun tidak membuat laporan ke pemerintah.
Sub Bidang Status Kedudukan dan Pegawai BKPP Gunungkidul, Sunawan, mengatakan PNS tidak bisa berlaku seenaknya dan sebisa mungkin menjadi panutan di masyarakat. Oleh karena itu dia meminta kepada seluruh pegawai di lingkup Pemkab untuk menjaga perilaku maupun tingkat kedisiplinan. “Harus memberikan contoh yang baik,” katanya kepada wartawan, Rabu (8/5/2019).
Menurut dia, sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar aturan tidak main-main. Sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran mulai dari ringan, sedang hingga berat. Sebagai gambaran, kata Sunawan, di tahun lalu ada enam PNS yang disanksi turun pangkat karena masalah perilaku dan kedisiplinan. “Empat PNS terlibat kasus perceraian tapi tidak melapor, dan dua lainnya karena hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dan nikah siri,” katanya.
Sunawan menjelaskan, untuk PNS yang terlibat perceraian, satu orang berstatus sebagai penggugat, sedangkan tiga lainnya sebagai tergugat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45/1990 tentang Perubahan Atas PP No.10/83 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka pegawai yang bersangkutan harus membuat laporan.
Untuk PNS penggugat, kata dia, pegawai harus mendapatkan izin dari Bupati. Sedangkan untuk pihak tergugat harus mengurus surat keterangan sedang dalam proses perceraian. Namun demikian, seluruh pegawai tidak tertib administrasi untuk melaporkan sehingga masuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga dikenai sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun. “Hal sama untuk yang nikah siri dan hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan,” katanya.
Disinggung mengenai pelanggaran disiplin pada 2019, Sunawan mengakui masih dalam proses penyelidikan. “Ada satu yang masih dalam penyelidikan,” katanya.
Adanya sejumlah pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran dan masalah penceraian di kalangan PNS, BKPP Gunungkidul berencana menggelar sosialisasi agar pegawai terhindar dari sanksi. “Bulan ini kami lakukan sosialisasi. Sebagai contoh kasus perceraian sepertinya hal sepele, tapi jika tidak membuat laporan bisa terkena sanksi kedisiplinan berat,” katanya.
Kepala Bidang Status Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Gunungkidul, Iskandar, mengatakan pelanggaran yang dilakukan PNS tidak hanya masalah kedisiplinan, tetapi ada juga yang tersangkut masalah korupsi. Untuk tahun ini ada seorang PNS yang diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat korupsi. “Surat keputusan sudah kami berikan kepada pegawai yang bersangkutan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ibnu Sugeng Riyanto terancam PAW dari DPRD Gunungkidul setelah diberhentikan dari seluruh tugas partai oleh PKB.
BI-Rate naik menjadi 6%. Simak dampaknya terhadap pariwisata, hotel, konstruksi, UMKM, dan daya beli wisatawan di Jogja.
Dompet Dhuafa mengenalkan peran strategis wakaf produktif, mulai dari pengelolaan aset hingga pembangunan sarana air bersih di Jawa Tengah.
Gempa bermagnitudo 6,7–6,9 mengguncang wilayah Junin, Peru, Jumat malam. Belum ada laporan korban jiwa dan ancaman tsunami.
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Sabtu 21 November 2026 bervariasi. Simak harga jual dan buyback berbagai ukuran.
Pemira BEM Undip memanas setelah panitia memperpanjang pendaftaran calon. Tim Jillan-Ardine mempersoalkan keputusan yang dinilai melanggar aturan.