PBB Gunungkidul Tembus Rp17,8 Miliar, Jatuh Tempo 30 September
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
Ilustrasi./Reuters-Mike Hutchings
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul membuka kesempatan pihak ketiga untuk memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, agar bantuan tidak tumpang tindih harus ada koordinasi dalam upaya penyaluran.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan sama seperti pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, bantuan air bersih tidak hanya dilakukan Pemkab melalui BPBD atau pemerintah kecamatan. Dalam pelaksanaannya, banyak pihak swasta yang ikut berpartisipasi dalam upaya penyaluran.
Dia mengakui BPBD memberikan kesempatan kepada pihak swasta yang ingin ikut memberikan bantuan. Meski demikian, Edy meminta agar bantuan dikomunikasikan sehingga ada pemerataan dan tidak fokus di titik tertentu. “sampai saat ini belum ada yang membantu, tapi saya yakin pasti akan ada. Yang jelas, jangan jalan sendiri-sendiri. Agar efektif harus dikomunikasikan dengan BPBD sebelum bantuan disalurkan,” tuturnya, Selasa (18/6/2019).
Menurut Edy, pengalaman di tahun lalu sudah banyak pihak swasta yang menyerahkan data laporan terkait dengan penyaluran bantuan. Diharapkan pihak swasta tetap konsisten berkoordinasi sehingga penyaluran tetap bisa merata. “Kalau tidak ada komunikasi maka penyaluran bisa tumpang tindih. Kalau terjadi seperti ini maka tidak efektif karena di satu titik bisa kelebihan, tapi di titik lain kekurangan,” katanya.
Data sementara dari BPBD Gunungkidul, hingga saat ini kekeringan telah melanda di 10 kecamatan. Adapun wilayah yang sudah mengajukan bantuan ke BPBD meliputi Kecamatan Girisubo, Rongkop, Tepus, Purwosari, Ngawen, Ponjong, Patuk, Paliyan, Semin dan Semanu. Total wilayah yang mengalami krisis mencakup 248 dusun, 50 desa dan 21.519 kepala keluarga. “Jika dirinci jumlah warga terdampak mencapai 76.514 jiwa yang tersebar di sepuluh kecamatan,” kata Edy.
Humas Aksi Cepat Tanggap (ACT) DIY, Nasrudin, menyatakan jajarannya menyiapkan program penyaluran air bersih kepada masyarakat Gunungkidul. Menurut dia, penyaluran sudah menjadi agenda rutin yang diselenggarakan di setiap tahunnya. “Kami akan bantu. Bantuan ada yang diberikan dalam bentuk air bersih, tapi ada juga yang diwujudkan dengan pembuatan sumur bor,” kata Nasrudin.
Nasrudin menyatakan jajarannya siap berkoordinasi dengan BPBD Gunungkidul terkait dengan penyaluran bantuan. “Kami siap karena dengan koordinasi maka bantuan bisa tepat sasaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
Job fair khusus disabilitas digelar di BLK Wates, Kulonprogo, 27 Agustus 2026. Sebanyak 10 perusahaan membuka 161 posisi pekerjaan.
Mantan Ketua Dewan Kebudayaan Sleman, Dwijo, mendorong Taman Budaya Sleman menjadi pusat informasi komprehensif potensi budaya.
Regrouping SDN Hargomulyo ditolak warga. DPRD Kulonprogo meminta Disdikpora, sekolah, dan wali murid duduk bersama mencari solusi.
Dinsos Sleman mengimbau warga memperbarui data desil melalui Perlinsos sebelum 31 Agustus 2026. Ada 2.940 agen di 86 kalurahan.
Event 21–23 Agustus 2026 di Sleman dan DIY dinilai mendorong hotel, kuliner, transportasi, dan UMKM lokal.