KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
JIBI/Solopos/Agoes Rudianto Sejumlah rumah tertutup abu di Purwonegaran, Solo, Jumat (14/2). Kota Solo terguyur hujan abu yang merupakan dampak dari erupsi Gunung Kelud di Kediri.
Harianjogja.com, JOGJA- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono melalui Surat Keputusan No27/KEP/2014 menyatakan DIY tanggap darurat selama 7 hari akibat gangguan abu vulkanik letusan Gunung Kelud.
"Siswa- siswa diliburkan untuk belajar di rumah tiga hari," ujar Kepala BPBD Gatot Saptadi saat dihubungi Jumat (14/2/2014) siang.
Dengan SK itu, gubenur, kata Gatot, menyarankan masyarakat untuk mengurangi aktivitas. Di jalan, abu vulkanik memicu terjadinya kecelakaan. Abu vulkaniknya sendiri dapat membuat gangguan saluran pernapasan dan cacat permanen pada mata, karena bisa menggores paru dan retina.
Gatot mencatat, dari pantauan BPBD, abu itu merata menyelimuti DIY, bahkan di lereng Merapi. BPBD membagi masker gratis di tiap kota/kabupaten. "Tiap daerah sementara ini ada 20.000 masker yang dibagikan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
BPBD Kulonprogo mencatat 66 kejadian kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2026. Sebagian dipicu kelalaian seperti membakar sampah dan membuang puntung
Lionel Messi menjadi produser eksekutif Messi and the Giants. Serial animasi olahraga-fantasi itu tayang global di Disney+ musim panas 2027.
Bali menempati posisi keempat pulau terbaik dunia 2026 versi Travel + Leisure. Simak daftar 10 destinasi yang masuk peringkat teratas.
APINDO bersama mitra memperkuat ekosistem UMKM Yogyakarta melalui kolaborasi lintas sektor, akses pasar, peningkatan kapasitas, dan kemitraan berkelanjutan.
Data kependudukan yang akurat tidak hanya dibutuhkan untuk administrasi, tetapi menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.