Pembahasan Raperda Gunungkidul Dikebut, 3 Draf Segera Dibahas
DPRD Gunungkidul mengebut pembahasan Propemperda 2026. Tiga raperda baru siap dibahas, termasuk KTR dan Ripparda 2026-2035.
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menarget Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo bisa di-softlaunching pada November mendatang. Tujuannya, agar saat dioperasikan pada 2015 pelabuhan bisa berfungsi dengan optimal.
"Minimal sudah mulai ada kapal yang berlabuh di sana, jadi nanti akan mempermudah saat pengoperasiannya," kata Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Suwarman Partosuwiryo, Selasa (16/4/2014).
Dia menjelaskan, guna mengejar target soft launching November mendatang, sedang dilakukan proses lelang terkait pembenahan sarana dan prasarana penunjang beroperasinya pelabuhan tersebut.
"Setelah proses lelang dilaksanakan, diharapkan proyek segera dikerjakan. Jadi pada Oktober sudah selesai, sehingga soft lounching bisa dilaksanakan November," ungkapnya.
Untuk proses persiapan itu, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp21,9 miliar. Nantinya, nominal tersebut akan digunakan untuk pengerukan sebesar Rp14,7 miliar dan sisanya sebesar Rp7,2 miliar digunakan untuk perbaikan sarana prasarana di darat, seperti pembuatan kantor, gudang ikan, pos jaga, serta sarana penunjang lainnya.
Diharapkan, adanya soft lauunching makin mempermudah pengoperasian Pelabuhan Tanjung Adikarto pada 2015 mendatang. Sehingga, untuk kapal-kapal kecil hingga kapal berukuran 30 grosston bisa mengakses pelabuhan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul mengebut pembahasan Propemperda 2026. Tiga raperda baru siap dibahas, termasuk KTR dan Ripparda 2026-2035.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY mendorong pelajar Sekolah Rakyat untuk membangun kebiasaan menabung sekaligus meningkatkan literasi keuangan
Sleman memperbaiki 32 saluran irigasi dengan dukungan APBN untuk menjaga kebutuhan air pertanian saat puncak musim kemarau.
Kelanjutan Jalan Plono-Nglinggo Kulonprogo belum pasti karena anggaran pusat. Warga Pagerharjo menanti pembangunan sepanjang 2 kilometer lebih.
Kementerian ATR/BPN meluncurkan tiga kebijakan baru pertanahan: pengukuran terjadwal, peralihan hak terintegrasi, dan organisasi berbasis wilayah.
Desain lebih ringkas, kapasitas tinta tinggi, dan konektivitas lebih cerdas untuk mendukung kebutuhan rumah tangga hingga UMKM