Anggaran Droping Air Gunungkidul Dipangkas, Ini Dampaknya
Anggaran droping air Gunungkidul dipangkas jadi Rp346,5 juta, distribusi turun. BPBD siaga hadapi kemarau panjang.
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menarget Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo bisa di-softlaunching pada November mendatang. Tujuannya, agar saat dioperasikan pada 2015 pelabuhan bisa berfungsi dengan optimal.
"Minimal sudah mulai ada kapal yang berlabuh di sana, jadi nanti akan mempermudah saat pengoperasiannya," kata Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Suwarman Partosuwiryo, Selasa (16/4/2014).
Dia menjelaskan, guna mengejar target soft launching November mendatang, sedang dilakukan proses lelang terkait pembenahan sarana dan prasarana penunjang beroperasinya pelabuhan tersebut.
"Setelah proses lelang dilaksanakan, diharapkan proyek segera dikerjakan. Jadi pada Oktober sudah selesai, sehingga soft lounching bisa dilaksanakan November," ungkapnya.
Untuk proses persiapan itu, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp21,9 miliar. Nantinya, nominal tersebut akan digunakan untuk pengerukan sebesar Rp14,7 miliar dan sisanya sebesar Rp7,2 miliar digunakan untuk perbaikan sarana prasarana di darat, seperti pembuatan kantor, gudang ikan, pos jaga, serta sarana penunjang lainnya.
Diharapkan, adanya soft lauunching makin mempermudah pengoperasian Pelabuhan Tanjung Adikarto pada 2015 mendatang. Sehingga, untuk kapal-kapal kecil hingga kapal berukuran 30 grosston bisa mengakses pelabuhan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Anggaran droping air Gunungkidul dipangkas jadi Rp346,5 juta, distribusi turun. BPBD siaga hadapi kemarau panjang.
Registrasi SIM card baru mulai 1 Juli 2026 wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah sesuai Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.
Institut Kemandirian Dompet Dhuafa memperluas peluang kerja hingga Jepang melalui pelatihan vokasi, kemitraan industri, dan sertifikasi kompetensi.
DJP menetapkan pemungutan pajak marketplace mulai 1 Agustus 2026. Berlaku bagi seller beromzet di atas Rp500 juta per tahun.
Kemenkes menyebut putusan MK yang menolak uji materi UU Kesehatan memperkuat dasar hukum penanganan KLB dan wabah di Indonesia.
Kemenhut mencatat 12,3 juta hektare lahan kritis di Indonesia membutuhkan rehabilitasi di tengah ancaman El Nino dan meningkatnya risiko karhutla.