Advertisement
Permasalahan Pemilu Banyak Terjadi di TPS
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 8 Kratonan, Yatim Hermawan, menunjukkan surat suara Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang tidak sah di TPS 8, SMA Kristen I, Jalan Honggowongso, Sidokare, Solo Rabu (9/4 - 2014). Di TPS tersebut ada 102 surat suara tidak sah dan dari 374 Daftar Pemilihan Tetap (DPT), hanya 270 DPT yang menggunakan hak pilihnya. Pada penghitungan surat suara DPRD Kota Solo, PDIP unggul dengan perolehan sebanyak 129 suara, disusul PAN 44 suara dan PKS 13 suara.
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman berpendapat bukan hanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang perlu meningkatkan kapasitas terkait pemilihan umum (pemilu).
"KPPS perlu bekal yang baik tentang suara sah dan tidak sah, serta cara merekap yang benar,” kata Ketua Panwaslu Sleman, Sutoto Jatmiko, Selasa (22/4/2014).
Advertisement
Namun, menurut dia, saksi dari partai politik maupun calon legislatif juga perlu diberikan bekal yang cukup terkait sah tidaknya sebuah surat suara, termasuk cara perekapannya. “Karena permasalahan justru terjadi di tingkat TPS [tempat pemungutan suara],” ungkap Sutoto Jatmiko.
Sutoto Jatmiko coba memaparkan kesalahan pada saat rekapitulasi di TPS. “Di Wedomartani, nyoblos caleg dan partai, suaranya dihitung dua. Saksinya juga belum paham,” ucapnya.
“Ketidakcermatan mestinya selesai di PPS (Panitia Pemungutan Suara). Di tingkat kabupaten masih menghitung jumlah pemilih itu karena kurang cermat,” imbuhnya.
Pada Pilpres nanti, KPUD Sleman mengharapkan adanya regenerasi anggota KPPS. “Diharapkan anak-anak muda yang peduli terhadap pemilu mau ikut berkontribusi,” ujar Ahmad Shidqi.
Bulan Maret lalu, Paguyuban Kepala Dusun (Dukuh) Kabupaten Sleman memang sempat menyampaikan keberatan terkait persyaratan menjadi KPPS. Kewajiban untuk melampirkan ijazah minimal tingkat SMA sederajat adalah salah satu yang dipermasalahkan waktu itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uji Coba Lantip di Jogja, Roda Empat Paling Sering Langgar Batas Kecepatan
Anggota Polsek Imogiri Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Beruntun di Banguntapan Bantul
Hingga Mei 2025, Pemerintah Salurkan Duit Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY
Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka, Jasamarga Pastikan Telah Mengantongi Sertifikat Laik Operasi
- Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
- Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
Advertisement
Advertisement
