Titik Temu Pendidikan Farmasi dan Kepuasan Pasien: Menakar Ulang Ukuran Keberhasilan
Pendidikan farmasi perlu mengintegrasikan pengalaman dan ulasan pasien dalam pembelajaran untuk meningkatkan empati, komunikasi apoteker, dan mutu pelayanan
Harianjogja.com, JOGJA- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) cabang DIY menyatakan “Jogja Darurat Kekerasan” menyusul banyak kekerasan yang terjadi di Jogja pada momentum Pemilu Presiden 2014.
“Jogja berhenti nyaman,” ujar Ketua Permahi DIY, Sugiarto saat pelantikan pengurus di DPRD DIY, Minggu(29/6/2014).
Dengan adanya pergantian Kapolda DIY, ia meminta agar kasus- kasus kekerasan di DIY yang macet dapat segera ditindaklanjuti. Brigjen Pol Haka Astana dicopot sebagai Kapolda DIY belum lama ini. Posisinya digantikan Brigjen Pol Oerip Soebagyo, Wakapolda Sulawesi Tengah.
Pencopotan Haka tak lama dari setelah Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menyatakan kelambanan penyelesaikan kasus kekerasan agama di DIY. “Tidak mengenal lama atau baru, yang baru harus cepat berorientasi,” pintanya.
Ketika pelaku tidak tersentuh hukum, menurutnya berpotensi kuat kasus serupa bakal berulang. Kasus kekerasan nyaris kembali pecah Minggu kemarin. Saat misa kedua berlangsung di Gereja Khatolik Pugeran Jalan Bantul sekitar pukul 08.00 WIB, sekelompok massa bercadar mencoba memancing kericuhan. Karenanya, petugas keamanan gereja berjaga sampai siang tanpa pengawalan polisi.
Menurut Agung Widodo, seorang petugas kemanan gereja empat polisi sempat datang namun hanya mencatat kronologi kejadian. Agung menceritakan, awalnya hanya ada dua orang berboncengan menggunakan sepeda motor matik dari arah utara. Berhenti tak jauh dari gerbang gereja.
“Mereka teriak,’Allahu Akbar- Allahu Akbar’,” ujarnya. Sambil berteriak, mereka menuding telunjuknya ke arah gereja.
Tak mendapatkan respon, mereka kemudian pergi ke arah selatan. Namun tak berselang lama, mereka kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak. Setidaknya ada enam orang yang saling berboncengan. Melintas di jalan depan gereja, mereka mengembar- gemborkan kendaraan mereka.
Setelahnya, sekelompok massa dengan jumlah massa sampai sekitar 10 orang datang dari utara. Rambu- rambu lalu lintas dilarang klakson, yang diletakan di tengah jalan oleh pihak gereja mereka rubuhkan. Rambu itu biasa dipasang ketika misa digelar. “Ini provokasi,” katanya.
Aksi serupa sebelumnya juga terjadi saat kebaktian berlangsung di Gereja Baptis Indonesia di Jalan Panjaitan. Lokasi Gereja Pugeran dan Gereja Baptis tak berjauhan, hanya sekitar 1 kilometer. Namun pendeta gereja kristen itu, Martinus Sumendi menganggapnya aksi itu bukan sebagai provokasi.
“Tapi bagian dari kampanye,” kata Martinus yang mengaku telah meminta jemaatnya untuk agar bisa menjadi penyejuk ketika ada beda pilihan calon presiden.
Kapolresta Jogja AKBP Slamet Santosa berujar telah menempatkan personilnya di sejumlah masjid atau gereja setiap digunakan ibadah untuk melakukan pencegahan. Ketika ada tindakan provokasi, ia meminta pihak pengelola tempat ibadah langsung berkoordinasi dengan aparat yang berjaga. Namun terkait kejadian itu ia malah mengaku belum mengetahuinya.
“Belum ada laporan ke saya,” katanya kepada Harianjogja.com.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pendidikan farmasi perlu mengintegrasikan pengalaman dan ulasan pasien dalam pembelajaran untuk meningkatkan empati, komunikasi apoteker, dan mutu pelayanan
Hasil Liga Champions PSG vs Barcelona berakhir 4-2. Vitinha mencetak gol krusial dalam drama enam gol yang mengantarkan PSG menang.
Menkeu Suahasil Nazara menegaskan gaji ASN tetap dibayarkan melalui transfer di tengah wacana penyaluran lewat Koperasi Merah Putih.
KPK menyita Rp250 juta dari PCNU Nias yang diduga berkaitan dengan politik uang Muktamar ke-35 NU dan penyidikan kasus ATR/BPN.
Cek jadwal perpanjangan SIM Kulonprogo 21 Oktober 2026 di MPP, lengkap dengan jadwal Satpas 1450, SIMENOR, SIM Keliling, dan syaratnya.
DPRD Kulonprogo mengawal perkembangan investasi di kawasan industri Sentolo sekaligus mendorong kelompok wanita tani memperkuat ekonomi lokal.