Advertisement
PUNGUTAN LIAR : Pemdes Ngestiharjo Kembalikan Dana ke Warga
Advertisement
Pungutan liar, terkait Undang-Undang (UU) Nomor 24/2013 tentang Kependudukan layanan kependudukan gratis bagi seluruh warga, Pemdes Ngestiharjo mengembalikan dana warga yang semula sempat dibayarkan.
Harianjogja.com, BANTUL-Pemerintah Desa (Pemdes) Ngestiharjo Kecamatan Kasihan membuat kebijakan mengejutkan warganya. Dalam tiga hari terakhir pihak desa mengembalikan dana pungutan yang pernah dipungut dari warganya. Kades Ngestiharjo Onioktavany mengatakan pungutan yang dikembalikan merupakan dana yang sudah dibayarkan berupa retribusi pengurusan kependudukan selama bulan Januari.
Advertisement
"Terhitung sejak 20 Januari lalu pungutan desa kami gratiskan," kata dia, Kamis (29/1/2015).
Onioktavany menjelaskan pembebasan pungutan mengacu UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang kependudukan yang telah disosialisasikan ke sejumlah pamong hingga ketua RT dan tokoh masyarakat. Kades juga telah mengeluarkan surat edaran pembebasan pungutan biaya kependudukan agar diketahui seluruh warganya yang tersebar di 12 Dusun.
"Kami sosialisasikan kebijakan yang diputuskan dengan BPD ke karang taruna juga PKK dengan tembusan ke Bupati Bantul berdasarkan hasil keputusan dengan pihak BPD," tambahnya.
Kades pengganti suaminya bernama Purwono yang terpilih anggota DPRD Bantul melalui PDI Perjuangan menambahkan biaya kependudukan yang digratiskan di Ngestiharjo meliputi layanan pengantar KTP, KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), pindah penduduk, masuk penduduk, kelahiran, kematian, ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap, surat keterangan tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan kewarganengaraan serta surat pengantar kependudukan.
Pelayanan tersebut selama ini ditangani bagian pemerintahan. Sedangkan layanan yang ditangani bidang kesejahteraan rakyat dan digratiskan surat nikah, surat cerai, talak, rujuk dan surat keterangan belum kawin yang semula dikenakan tarif Rp5.000 per surat.
Disinggung soal teknis pengembalian pungutan desa, Kades Oni menjelaskan warga yang tercatat membayar pungutan sejak Januari diberikan undangan untuk menerima pengembalian pungutan akan dilayani sampai waktu yang tidak ditentukan. Menurut dia, keputusan penggratisan ini sudah sesuai dengan pasal 75a.
"Dimana jika dilakukan pemungutan diancam penjara enam tahun atau denda maksimal Rp75 juta," pungkas Oni. (Endro Guntoro).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- 26 Pelaku Prostitusi Ditangkap Polres Klaten saat Operasi Pekat Candi 2024
- Menilik Kesuksesan Kaliwedi Sragen Kembangkan Agrowisata hingga Waterboom
- BPJPH Bersama Industri dan Designer Luncurkan Indonesia Global Halal Fashion
- MWA UNS Solo Bentuk Panitia Pemilihan Rektor Periode 2024-2029, Ini Susunannya
Berita Pilihan
Advertisement
Jelang Lebaran, PLN Hadirkan 40 SPKLU Baru di Jalur Mudik untuk Kenyamanan Pengguna Mobil Listrik
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Baznas Jogja Buka Booth di Pusat Keramaian, Permudah Masyarakat Bayar Zakat
- KAI Daop 6 Turunkan Paksa 11 Penumpang yang Nekat Merokok dalam Kereta
- Lokasi dan Waktu Penukaran Uang Baru di Jogja dan Sekitarnya, Berikut Caranya
- Simak Jadwal Pekan Suci 2024 Gereja Katolik di Jogja
- Rekomendasi Makanan Takjil Tradisional di Pasar Ramadan Kauman Jogja
Advertisement
Advertisement