Jadwal Angkutan KSPN Jogja Rabu 22 Juli 2026, Tarif Mulai Rp12.000
Cek jadwal Angkutan KSPN Jogja Rabu 22 Juli 2026 menuju Obelix Sea View dan Pantai Drini. Tarif mulai Rp12.000 dari Malioboro.
(Rima Sekarani/JIBI/Harian Jogja)
Razia penambangan liar di Lereng Merapi, aparat Polda DIY menyita empat backhoe
Harianjogja.com, SLEMAN- Aparat Polda DIY menyita empat alat berat dalam razia penambangan di lereng Merapi, Kamis (26/3/2015).
Petugas mengamankan empat unit alat berat yang mengeruk pasir secara ilegal. Keempat alat berat tersebut saat ini dititipkan di dekat Polsek Tempel.
Tak hanya itu pasir sekitar 20.000 meter kubik senilai puluhan juta juga turut diamankan sebagai barang bukti.
Sebanyak 10 orang turut ditangkap untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka antara lain lima orang sopir truk, empat orang bertindak sebagai operator dan satu orang pengawas dari CV. PS.
"Sampai saat ini yang bersangkutan masih diperiksa," ujar Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti.
Komplotan penambang pasir ilegal ini tidak mengantongi Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Mereka melanggar Pasal 158 UU 4/2009 tentang pertambangan dan atau Pasal 109 UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"Penindakan atas koordinasi dengan semua pihak termasuk Pemerintah DIY dan juga Sleman," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Cek jadwal Angkutan KSPN Jogja Rabu 22 Juli 2026 menuju Obelix Sea View dan Pantai Drini. Tarif mulai Rp12.000 dari Malioboro.
Harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian kompak naik pada Kamis 23 Juli 2026. Simak daftar harga jual dan buyback terbaru.
UKDW Jogja membuka Prodi Teknologi Pangan di Fakultas Bioteknologi untuk mencetak SDM unggul di bidang inovasi pangan berbasis sains dan teknologi.
Jadwal DAMRI Bandara YIA Kamis 23Juli 2026 lengkap dengan rute ke Sleman, Kota Jogja, Gamping, Condongcatur, dan tarif Rp80.000.
Pakar UMY mengingatkan digitalisasi bansos berpotensi memunculkan kemiskinan baru jika pemerintah belum mengatasi persoalan akses teknologi dan integrasi data.
Penanganan stunting (tengkes) tidak hanya bertumpu pada intervensi gizi dan perbaikan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan gerakan bersama berbasis keluarga