Pemadaman Listrik Berulang OPD Gunungkidul Diminta Siapkan Genset
Pemkab Gunungkidul minta OPD cek genset menyusul seringnya pemadaman listrik yang ganggu layanan publik.
Espos/Ratna Puspita Dewi SELEKSI PPK -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo Didik Wahyudiono (<I>kanan<i>) bersama anggota KPU lainnya melakukan tes wawancara kepada peserta yang mendaftar sebagai panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah 2010, di Kantor KPU Solo, Senin (19/10). Nantinya akan terpilih lima orang PPK dari tiap kecamatan, untuk pelaksanaan Pilkada pada 26 April 2010 mendatang.
Pilkada Gunungkidul membuka proses rekrutmen PPK dan PPS.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Dari persiapan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul telah membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa. Rencananya, proses rekrutmen ini akan dibuka sampai Selasa (5/5/2015) besok.
Ketua KPU Gunungkidul Zaenuri Ikhsan mengatakan ada perbedaan persyaratan untuk mendaftar kedua badan ad hoc Pilkada itu. Untuk PPK merupakan inisiatif masing-masing calon sedangkan PPS merupakan usulan kepala desa kemudian diserahkan ke KPU.
“Selebihnya tidak ada perbedaan. Untuk masa ketugasan juga tidak menjadi masalah karena sudah ada surat edaran dari KPU Pusat. Yang sudah menjabat dua periode tidak boleh mendaftar lagi. Dua periode itu diartikan mengikuti selama dua kali ketugasan,” ujarnya.
Mengenai anggaran, KPU kembali merevisi anggaran. Awalnya yang diajukan sekitar Rp18,1 miliar. Namun, dalam perkembangannya, angka itu berubah dan naik menjadi Rp18,8 miliar.
“Akan dikoordinasikan dengan Pemkab [soal anggaran] dalam waktu dekat ini,” papar mantan Divisi Humas KPU Gunungkidul itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul minta OPD cek genset menyusul seringnya pemadaman listrik yang ganggu layanan publik.
Sebagai perusahaan BUMN yang berkelanjutan, PT Pegadaian terus memperluas cakupan program kemitraan dan bina lingkungan yang menyentuh masyarakat.
Dispar Kota Jogja mempercepat sertifikasi halal sektor wisata dan kuliner untuk menyambut pemberlakuan wajib halal Oktober 2026.
Penanaman budaya, karakter, dan nilai moral harus dimulai dari lingkungan keluarga agar keistimewaan DIY tetap terjaga di tengah perubahan zaman.
Royalti musik DIY masih rendah. Kemenkum DIY dan LMKN mendorong hotel, kafe, dan pusat belanja patuh membayar royalti musik.
Pergeseran tren wisata global menuju wellness tourism dibahas dalam Stipram Creative Venture Fest 2026 di Yogyakarta.