SABDA RAJA : Pakar : Konflik Internal Berimbas ke Masyarakat DIY

Sabda Raja tidak hanya berimbas di lingkungan internal Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tetapi juga masyarakat setempat.

Harianjogja.com, JOGJA-Konflik internal yang terjadi di kalangan keluarga Kasultanan Ngayogyakarta 'memaksa' masyarakat turut terlibat. Sebab masyarakat peduli eksistensi Kraton Jogja.

Menurut pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono menuturkan dari segi tatanan pemerintahan, suksesi pada internal Kraton secara tidak langsung berimbas pada masyarakat Yogyakarta. Sebab melalui Undang-udang Keistimewaan (UUK) Kraton terintegrasi dengan Pemerintah Daerah. Akibatnya, apapun yang berkaitan dengan Kraton juga ikut berkaitan dengan kepentingan publik di DIY.

"Beberapa waktu terakhir ini Sultan mengeluarkan Sabda Raja yang sebenarnya terkait dengan suksesi. Mau tidak mau hal ini melibatkan masyarakat baik secara psikologis atau pun kepentingan-kepentingan lain. Karena ini juga berkaitan dengan siapa yang akan memimpin Yogyakarta selanjutnya setelah Sultan," jelasnya dalam diskusi Pro dan Kontra Sabda Raja Keraton Yogyakarta di Jurusan IP UMY, Jumat (8/5/2015) seperti dikutip dari rilis yang Harianjogja.com, terima.

Dari Sabda Raja, tambah Tunjung, terungkap Sultan ingin menjadikan GKR Pembayun sebagai Putri Mahkota. Masalah yang muncul kemudian adalah jika GKR Pembayun ini juga didaulat menjadi Gubernur Yogyakarta. Padahal, dari Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Yogyakarta sudah ditetapkan bahwa Gubernur Yogyakarta itu haruslah seorang laki-laki.

"Di sisi lain, masih ada saudara-saudara Sultan yang laki-laki juga merasa memiliki hak untuk itu. Lain halnya kalau Sultan memang tidak punya saudara laki-laki, sehingga hal inilah yang kemudian juga memicu konflik di kalangan keluarga Kasultanan Yogyakarta dan terpaksa ikut melibatkan masyarakat Yogyakarta. Sebab ini juga sebenarnya bukan karena soal sensitif gender atau bukan, tapi ini lebih pada masalah budaya, tradisi, dan adat," ungkapnya.

Menghadapi masalah ini, Tunjung menganjurkan persoalan segera diselesaikan. Diharapkan pula Peugeran yang selama ini masih bersifat internal Kraton juga dapat disampaikan secara terbuka pada masyarakat Yogyakarta. Sebab selama ini, masyarakat masih dibingungkan dengan sistem suksesi pada Kasultanan Yogyakarta.