PILKADA BANTUL : Gara-gara Anggaran, Pilkada Terancam Ditunda

16 Mei 2015 07:21 WIB Bhekti Suryani Bantul Share :

Pilkada Bantul terancam ditundak gara-gara masalah anggaran

Harianjogja.com, BANTUL- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bantul yang dijadwalkan digelar 9 Desember 2015 terancam ditunda gara-gara anggaran.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul Muhamad Johan Komara mengatakan, sampai detik ini Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang merupakan syarat pencairan anggaran belum ditandatangani.

"Direncanakan penandatanganannya 18 Mei nanti," ungkap Johan Komara, Kamis (14/5/2015).

Namun, KPU belum dapat memastikan apakah 18 Mei penandatanganan hibah dapat berlangsung sesuai rencana.

Padahal sesuai peraturan KPU pusat, bila sampai 18 Mei NPHD belum ditandatangani, Pilkada dapat ditunda dari jadwal 9 Desember 2015. Sebab mulai 18 Mei, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah dibentuk dan siap bekerja. "Ditundanya [Pilkada]kapan kami belum tau, apakah digelar 2016 atau diikutkan Pilkada serentak pada 2017," ungkap dia.

KPU dan Pemkab Bantul lanjut Johan pada Jumat (15/5/2015) ini akan melakukan pembahasan final terkait rencana pencairan anggaran tersebut. KPU Bantul sebelumnya menganggarkan dana senilai Rp18,6 miliar untuk Pilkada 9 Desember. Anggaran itu telah diefisienkan dari semula diusulkan Rp22 miliar.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bantul Supardi membenarkan, anggaran Pilkada termasuk untuk Panwaslu sampai sekarang belum cair. "Kalau sampai 18 Mei enggak cair bisa saja ditunda," papar Supardi.

Panwaslu sebelumnya mengusulkan anggaran Pilkada senilai Rp2 miliar lebih.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul Didik Warsito menjanjikan, dana Pilkada akan cair maksimal 18 Mei agar Pilkada tidak ditunda tahun ini. "Kami jadwalkan NPHD segera ditandatangani," jelas Didik Warsito.