SABDA RAJA JOGJA : Pejuang Keistimewaan Desak Penunjukan Plt Gubernur DIY

Ujang Hasanudin

Senin, 25 Mei 2015 - 05:20 WIB

Mediani Dyah Natalia

SABDA RAJA JOGJA : Pejuang Keistimewaan Desak Penunjukan Plt Gubernur DIY

JIBI/Harian Jogja/Desi SuryantoBelasan Dukuh yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul secara bergantian mencukur habis rambut mereka sebagai ungkapan kegembiraan atas pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna yang baru saja mereka saksikan melalui siaran televisi di sekretariat Pandu di Dusun Pacar, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Kamis (30 - 8). Mekanisme pengisian jabatan Gube

Sabda Raja Jogja mendapat protes dari pejuang keistimewaan.

Harianjogja.com, JOGJA-Forum Bersama Keistimewaan dan Perdais (Fordais) DIY Harnardono mendesak pemerintah pusat untuk mengangkat Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DIY.

"Situasi di Kraton saat ini sudah mendesak. Jalan satu-satunya adalah Sultan turun tahta dan mengangkat Paku Alam menjadi Plt Gubernur DIY," kata anggota Fordais Harnardono, Minggu (24/5/2015)

Harnardono mengatakan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat ini sudah tidak konsisten lagi memperjuangkan keistimewaan DIY. Ia menyebut Sultan telah melanggar Undang-undang Keistimewaan DIY (UUK) yang selama ini diperjuangkan bersama masyarakat DIY, karena sultan sudah mengganti nama dan gelar yang sudah tertuang dalam UUK.

Harnardono juga menyayangkan, polemik yang terjadi di internal Kraton, antara Sultan dan adik-adiknya. Menurut dia, Sultan secara vulgar justru menolak untuk islah (berdamai).

"HB X sudah tak konsisten dengan ucapan-ucapannya, tidak mau menempuh islah dengan adik-adiknya, sudah kukuh dengan keputusannya, padahal melanggar UUK," kata dia.

Harnardono mengungkapkan, makin memanasnya konflik di internal Kraton akan berdampak pada kehidupan masyarakat DIY, bahkan, menurutnya, rawan menimbulkan konflik di masyarakat antara yang pro dengan sabda raja dan yang kontra dengan sabda raja.

Oleh karena itu, Harnardono menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY tidak boleh diam saja melihat situasi yang terjadi di internal Kraton saat ini. Menurutnya, dewan harus mendesak pemerintah pusat untuk untuk menunjuk Plt Gubernur DIY.

Harnardono juga berharap semua putra putri almarhum HB IX harus kompak dan niat yang lurus untuk menegakkan paugeran dan pranata Kraton, tanpa ada kepentingan pribadi, "Kalau tidak ya sama saja dengan yang sedang berkuasa," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News