Advertisement
SABDA RAJA JOGJA : Pejuang Keistimewaan Desak Penunjukan Plt Gubernur DIY
JIBI/Harian Jogja/Desi SuryantoBelasan Dukuh yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul secara bergantian mencukur habis rambut mereka sebagai ungkapan kegembiraan atas pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna yang baru saja mereka saksikan melalui siaran televisi di sekretariat Pandu di Dusun Pacar, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Kamis (30 - 8). Mekanisme pengisian jabatan Gube
Advertisement
Sabda Raja Jogja mendapat protes dari pejuang keistimewaan.
Harianjogja.com, JOGJA-Forum Bersama Keistimewaan dan Perdais (Fordais) DIY Harnardono mendesak pemerintah pusat untuk mengangkat Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DIY.
Advertisement
"Situasi di Kraton saat ini sudah mendesak. Jalan satu-satunya adalah Sultan turun tahta dan mengangkat Paku Alam menjadi Plt Gubernur DIY," kata anggota Fordais Harnardono, Minggu (24/5/2015)
Harnardono mengatakan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat ini sudah tidak konsisten lagi memperjuangkan keistimewaan DIY. Ia menyebut Sultan telah melanggar Undang-undang Keistimewaan DIY (UUK) yang selama ini diperjuangkan bersama masyarakat DIY, karena sultan sudah mengganti nama dan gelar yang sudah tertuang dalam UUK.
Harnardono juga menyayangkan, polemik yang terjadi di internal Kraton, antara Sultan dan adik-adiknya. Menurut dia, Sultan secara vulgar justru menolak untuk islah (berdamai).
"HB X sudah tak konsisten dengan ucapan-ucapannya, tidak mau menempuh islah dengan adik-adiknya, sudah kukuh dengan keputusannya, padahal melanggar UUK," kata dia.
Harnardono mengungkapkan, makin memanasnya konflik di internal Kraton akan berdampak pada kehidupan masyarakat DIY, bahkan, menurutnya, rawan menimbulkan konflik di masyarakat antara yang pro dengan sabda raja dan yang kontra dengan sabda raja.
Oleh karena itu, Harnardono menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY tidak boleh diam saja melihat situasi yang terjadi di internal Kraton saat ini. Menurutnya, dewan harus mendesak pemerintah pusat untuk untuk menunjuk Plt Gubernur DIY.
Harnardono juga berharap semua putra putri almarhum HB IX harus kompak dan niat yang lurus untuk menegakkan paugeran dan pranata Kraton, tanpa ada kepentingan pribadi, "Kalau tidak ya sama saja dengan yang sedang berkuasa," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Advertisement
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Advertisement
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Angka Stunting di Bantul Turun, Dinkes Fokuskan Pencegahan Sejak Remaja
Advertisement
Jadwal SIM Corner Jogja Mall City dan Ramai Mal Malioboro, Kamis 3 Juli 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Masih Ada Sekolah Negeri Kekurangan Siswa di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Upayakan Peningkatan Kualitas
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka, Jasamarga Pastikan Telah Mengantongi Sertifikat Laik Operasi
- Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
Advertisement
Advertisement
