KORUPSI DANA GEMPA : Tak Kunjung Selesai, Kasus Diajukan ke KPK

Korupsi dana gempa akhirnya diajukan ke KPK.

Harianjogja.com, BANTUL- Kasus dugaan korupsi pemotongan dana rekonstruksi (dakon) gempa DIY senilai lebih dari Rp2 miliar di Desa Sarimartani, Piyungan, Bantul bakal dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya itu sebagai salah satu cara memperingati sembilan tahun gempa DIY yang terjadi pada 26 Mei 2006 lalu. (Baca Juga : http://jogja.solopos.com/baca/2014/11/22/kejari-bantul-tetapkan-tersangka-baru-dana-gempa-554189">Kejari Bantul Tetapkan Tersangka Baru Dana Gempa)

Warga Dusun Piyungan, Desa Srimartani, Kec. Piyungan, Bantul Endang Maryani mengungkapkan, menuntaskan kasus dugaan korupsi dakon merupakan momentum yang tepat pada peringatan sembilan tahun gempa DIY yang jatuh Selasa (26/5/2015) ini. Agar masyarakat tidak lupa, masih ada persoalan serius yang belum selesai saat ini.

Salah satu perkara dakon yang belum terungkap, yaitu pemotongan dakon untuk rumah rusak akibat gempa di Desa Srimartani pada 2007. Total dakon yang disunat disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar. Sebab, penyunatan dakon yang diduga dilakukan Tim Dusun dan fasilitator sosial (Fasos) dalam rekonstruksi gempa itu melibatkan hampir seluruh rumah tangga di Desa Srimartani.

Nilai dana yang dipotong mulai dari Rp2,5 juta-Rp7,5 juta per keluarga atau per rumah. Kasus ini pernah dilaporkan ke Pemkab Bantul pada 2007. Lalu Inspektorat turun ke lapangan dan memfasilitasi pengembalian dana tersebut oleh Fasos dan Tim Dusun ke warga. Namun, tidak lama setelah Inspektorat pergi, pada malam dan pagi harinya, Tim Dusun dan Fasos kembali meminta dana yang telah dikembalikan itu dari warga.

Endang dan sejumlah warga Piyungan lalu melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul. Namun Korps Adhiyaksa itu sampai detik ini tidak pernah menorehkan prestasi menyelesaikan korupsi dakon di Piyungan.

"Saya sering mengecek ke kejaksaan bagaimana perkembangan kasus ini, justru dijawab kalau mengungkap dakon justru menggali kubur. Saya tidak tahu maksudnya apa," ungkap Endang ditemui di Piyungan, Selasa (26/5/2015).

Akibat aktifitasnya tersebut, Endang bahkan diusir dari tempat asalnya di Piyungan oleh sejumlah warga yang terlibat pemotongan dakon.

"Sementara warga yang uangnya ditarik lagi diminta tidak bersaksi karena diancam dipersulit. Misal diusir seperti saya atau tidak dilayani urusan administrasinya. Karena Tim Dusun itu sebagian perangkat desa," lanjutnya.

Endang mengklaim telah dua kali berkoordinasi dengan KPK ihwal kasus yang tidak selesai di daerah tersebut. Komunikasi terakhir dilakukan pertengahan tahun lalu. Kali ini, Endang akan melaporkan perkara ini secara tertulis. Ia siap membeberkan berbagai bukti seperti kuitansi pemotongan dana bantuan dan sejumlah dokumen bukti lainnya.

"Saya juga akan melapor ke Komnas HAM, soal saya diusir dari tempat asal saya," paparnya.

Sunardi, warga Dusun Piyungan membenarkan adanya sejarah kelam dugaan korupsi di wilayahnya. Ia juga sempat diminta Tim Dusun memotong dana gempa. Alasannya untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan. Padahal pembangunan fasilitas umum sudah ada anggaran tersendiri.

"Tapi waktu itu saya menolak, mereka enggak berani karena waktu itu saya masih jadi anggota dewan di Gunungkidul. Selain saya hampir semuanya dipotong bantuannya," kenang Sunardi.

Ia berharap, penegak hukum menuntaskan kasus dugaan korupsi dakon di Piyungan. Ia membandingkan dengan sejumlah desa di Bantul yang telah berhasil menuntaskan perkara serupa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News