Advertisement
PILKADA SLEMAN : Aturan Pemasangan Peraga Kampanye Perlu Diperbarui
Advertisement
Pilkada Sleman perlu aturan baru terkait pemasangan alat peraga
Harianjogja.com, SLEMAN-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menganggap Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemasangan alat peraga kampanye (APK) belum tegas. Untuk itu, Panwaslu meminta agar Perbup segera diperbarui.
Advertisement
"Perbup harus diperbarui karena ada bagian yang perlu penegasan, misalnya tentang pemasangan alat peraga kampanye di lingkungan pemerintah," kata Ketua Panwaslu Sleman, Djajadi, awal pekan ini.
Panwaslu meminta ada ketegasan pengaturan jarak dalam pemasangan alat peraga kampanye. Utamanya, pemasangan di lingkungan instansi pemerintah.
Menurut Djajadi, desakan ini berawal dari penemuan alat peraga kampanye di seberang kantor instansi pemerintah pada pemilu sebelumnya. Selain itu, pelanggaran pemasangan juga terjadi di fasilitas umum seperti jalan raya.
Ia juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencermati ulang isi Perbup tentang alat peraga itu. "Pilkada tahun ini, alat peraga kampanyenya difasilitasi KPU, sehingga perlu ada penyesuaian," katanya.
Selama tahapan Pilkada, Panwaslu akan melaporkan pelanggaran kepada KPU. Untuk selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berwenang menindak misalnya menurunkan alat peraga yang terbukti melanggar aturan. "Kami berikan peringatan kepada pihak peserta pemilu. Kalau masih dibiarkan, akan dicopot," ungkap Djajadi.
Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Sleman Joko Supriyanto mengatakan dasar hukum alat peraga kampanye masih mengacu Perbup No.14/2014 tentang pemasangan alat peraga kampanye. "Sudah ditentukan titik-titik yang dilarang [dipasang alat peraga kampanye]. Kami kerja kalau sudah ada rekomendasi Panwaslu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uji Coba Lantip di Jogja, Roda Empat Paling Sering Langgar Batas Kecepatan
Anggota Polsek Imogiri Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Beruntun di Banguntapan Bantul
Hingga Mei 2025, Pemerintah Salurkan Duit Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY
Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka, Jasamarga Pastikan Telah Mengantongi Sertifikat Laik Operasi
- Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
- Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
Advertisement
Advertisement
