KEKERINGAN DI DIY : Hadapi Kekeringan, BPBD DIY Ajukan Dana Rp6 Miliar

Kekeringan di DIY akan ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan. Biaya yang dibutuhkan mencapai Rp6 miliar

Harianjogja.com, JOGJA-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY sudah mengajukan dana sebesar Rp6 miliar kepada pemerintah pusat untuk menghadapi siaga kekeringan di DIY. Saat ini beberapa wilayah di DIY sudah terjadi kekeringan, meski belum dinyatakan darurat kekeringan.

"Kebutuhan dana Rp6 miliar sudah kita ajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Kepala BPBD DIY, Gatot Saptadi, saat dihubungi Kamis (30/7/2015).

Menurut Gatot, dana Rp6 miliar itu sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan yang disampaikan oleh masing-masing BPBD di kabupaten dan kota di DIY. Dana itu nantinya untuk dropping air bersih, perpipaan, dan pembuatan bak air untuk warga menampung air bersih.

Gatot mengaku sudah menyampaikan kondisi DIY kemungkinan akan ada kekeringan saat rapat dengan BNPB di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pihaknya juga meminta back up dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengetahui perubahan cuaca.

Gatot mengatakan di daerah Jawa Barat, dan sebagian wilayah Jawa Timur memang sudah mengeluarkan status darurat kekeringan. Namun ia menyatakan kondisi di DIY masih dalam siaga kekeringan. "DIY belum saatnya darurat kekeringan, masih teratasi oleh BPBD kabupaten," katanya.

Ia menyatakan, hasil prediksi BMKG DIY, bahwa kemarau tahun ini akan lebih panjang dibanding tahun lalu. Pada tahun lalu, kemarau sampai awal November. Sementara kemarau tahun ini bisa sampai akhir November.

Wilayah yang terdampak kekeringan, pada kemarau tahun lalu adalah Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo, dan sebagian wilayah Sleman.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan belum saatnya darurat kekeringan. Namun ia mengakui sudah terjadi kekeringan akibat musim kemarau ini, seperti di Gunungkidul, dan di Prambanan, Sleman.

Mantan Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, sebenarnya banyak potensi sumber air di wilayah Gunungkidul yang masih perlu pemberdayaan, namun memerlukan anggaran besar. Seperti di wilayah Baron debit debit airnya masih bisa ditingkatkan.

"Harus kerjasama dengan pemerintah pusat," kata Badingan di Kepatihan, Selasa (28/7/2015) lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News