RUMAH MURAH : Pembangunan Pemukiman di Jogja Terkendala Lahan dan Harga Tanah

Rumah murah di Jogja terkendala keterbatasan lahan dan harga tanah

Harianjogja.com, JOGJA- Untuk memenuhi tingginya kebutuhan rumah di DIY, pemerintah DIY akan terus membangun vertical housing atau rumah susun. Selain angka backlog rumah layak huni sekitar 100.000 unit per tahun, sempitnya lahan menjadi persoalan membangun rumah tapak (landed housing).

Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY, Birowo Budi Santosa menjelaskan, pembangunan pemukiman warga di DIY masih terkendala oleh persoalan lahan dan harga tanah yang mahal.

Dia sendiri tidak begitu yakin, para pengembang mampu menyediakan kawasan pemukiman seuai kebutuhan. Apalagi untuk kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“REI [Realastate Indonesia] misalnya, apakah mau menyediakan stok [rumah] banyak? Saya kok tidak begitu yakin. Kalau pasarnya ada mungkin. Tetapi, feeling saya selama ini pembangunan perumahan yang dilakukan REI ataupun Perumnas berdasarkan pesanan, bukan untuk stok,” kata Birowo di kantornya, Senin (7/9/2015).

Pemerintah DIY sendiri, lanjut dia, tidak memiliki data angka kebutuhan real kebutuhan perumahan baru. Pasalnya, selain tidak fokus membangun pemukiman baru, Pemerintah DIY menyerahkan sepenuhnya masalah pembangunan pemukinan baru tersebut sesuai mekanisme pasar. REI DIY sendiri menyebut, angka backlog rumah layak huni sekitar 100.000 unit per tahun.

“Kami hanya mengacu pada angka backlog rumah tersebut. Angka tersebut muncul sebagai pemicu bahwa potensinya ada. Hanya saja, untuk pembelian rumah tentu didasarkan pada kemampuan daya beli masyarakat,” kata Birowo.

Sayangnya, menurut Birowo, di wilayah DIY banyak dibangun rumah-rumah dengan menyasar kalangan menengah atas. Rumah-rumah baru dengan harga Rp500 juta hingga miliaran rupiah banyak ditawarkan. Sementara, rumah-rumah murah jumlahnya terbilang sedikit. Kondisi tersebut yang menjadi salah satu landasan pendirian rumah-rumah susun yang dilakukan oleh pemerintah.

Keberadaan rumah susun tersebut untuk memberi kesempatan kepada karyawan, butuh, mahasiswa dan kalangan MBR untuk memiliki rumah. Masing-masing wilayah dan para pengembang diarahkan membuat rusun untuk memenuhi kebutuhan properti masyarakat.

Jika rata-rata satu tower Rusun berisi 90 unit rumah, maka dengan tiga pembangunan twin tower pemerintah tahun ini menyediakan setidaknya 540 unit Rusun. “Tahun ini, kami membangun Rusun di tiga lokasi. Baik di Tamantirto, Bantul, Giripeni, Kulonprogo hingga Gamawang, Sleman,” katanya.

Pembangunan Rusun DIY, sambungnya, dimulai sejak sepuluh tahun terakhir. Sejak 2005-2015 ini, total Rusun yang dibangun pemerintah mencapai 47 unit. Pada 2014 lalu, sebanyak 19 unit Rusun dibangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 unit Rusun diperuntukkan untuk MBR, 17 unit untuk mahasiswa, tiga unit untuk pekerja dan sembilan untuk pondok pesantren. “Kami juga menyiapkan 14 titik lokasi rusun baru,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.